Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Rieke Diah Pitaloka: Cabut izin PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)
Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka usai jadi pembicara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (6/4/2016). (LICOM)
EKONOMI & BISNIS

Rieke Diah Pitaloka: Cabut izin PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPPI) Rieke Diah Pitaloka mengatakan telah menemukan bukti tentang penyimpangan izin operasional PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS). Oleh karena itu, dia meminta agar Pemprov Jatim mencabut izin anak perusahaan PT Pelindo III tersebut.

“Ada masalah ketenagakerjaan disana, dimana pekerja yang sudah lulus pra jabatan yang tahap selanjutnya jadi pegawai, malah dipaksa untuk jadi pekerja outsourcing. Padahal mereka sudah bertahun-tahun magang disana,” kata Rieke ditemui di sela-sela Seminar Nasional Ketenagakerjaan Menyambut Mayday 2016 ‘Tantangan Tenaga Kerja Di Era MEA, Liberalisasi dan Proteksi’ di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Rabu (6/4/2016).

Apalagi dalam investigasinya ditemukan jika izin oeprasional yang diberikan Pemprov Jatim hanya untuk alih daya di tenaga sekuriti. Ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut, PT PDS ternyata jadi ‘penyalur tenaga kerja’ di berbagai sektor termasuk core business milik Pelindo III.

“Sekitar 2000 orang dipekerjakan sebagai outsourcing dengan penyalurnya dalam tanda kutip adalah PT PDS,” ujar Rieke yang kini duduk di Komisi VI DPR RI.

Mantan cagub Jawa Barat itu menyatakan apa yang dilakukan PT PDS jelas-jelas melanggar aturan dan izin yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim. “Kita minta cabut izin oeprasional akrena langgar aturan pemernitah pusat dan daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku akan mempelajari lebih lanjut pernyataan Rieke Diah Pitaloka itu. “Akan kita pelajari lebih dulu. Kalau melanggar ya kita beri sanksi, termasuk pencabutan izin (operasional),” pungkas pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Awal pekan ini, puluhan pekerja kontrak PT Pelindo III menggelar aksi di depan gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo. Mereka menuntut keadilan agar dipekerjakan sebagai karyawan tetap, sekaligus menolak perbudakan modern.

Agustus 2013, rekruitmen tenaga kerja outsourcing di PT Pelindo III (Persero) dengan masa kerja minimal dua tahun untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai tetap. Tahun 2014, sebanyak 178 orang dinyatakan lulus seleksi dan yang tidak lulus akan ditampung di anaka perusahaan yang baru didirikan yaitu PT Pelindo Daya Sejahtera.

Seiring berjalannya waktu, pada Februari 2016 masa pemagangan yang kedua akan berkahir. Pihak direksi mengeluarkan peraturan (Perdir) yang isinya mengalihkan pemagang ke anak perusahaan penyalur tenaga kerja di PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS).

Pekerja magang pun sangat terkejut dan kecewa mengetahui hal tersebut, sehingga melaporkan yang dialaminya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dari hasil sidak Disnakertrans Kota Surabaya pada 24 Maret 2016 lalu, ditemui banyak pelanggaran di PT PDS. Anak perusahaan Pelindo ini izinnya hanya jasa pengamanan.

Pada 1 April 2016 lalu, PT Pelindo III menyatakan mereka (pemagang) yang tidak mau tanda tangan pelimpahan ke PT PDS, sudah tidak boleh bekerja dan absensinya dihapus dari database PT Pelindo III.@licom