LENSAINDONESIA.COM: Syarat setoran Rp20 miliar bagi calon ketua umum Partai Golkar adalah untuk meminimalisir adanya politik transaksional. Dengan demikian praktek jual beli suara bisa ditekan.

Hal itu disampaikan Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Partai Golkar Zainudin Amali ditemui di sela-sela Musda Golkar Jatim, Minggu (17/4/0216).

“Selama ini setiap pilihan ketua umum, akan ditentukan seberapa intensnya komunikasi dalam tanda kutip dengan pengurus daerah. Kami ingin hilangkan budaya itu. Tetapi daerah tetap berharap penggantian uang transportasi. Bagaimana daerah tetap menerima tanpa tahu dari calon siapa,” tegasnya.

Dia mengakui wacana itu muncul setelah rapat pleno pada 7 April lalu dan niat awalnya mengeliminir politik transaksional.Meski demikian, ZA menegaskan bahwa persoalan ini belum dibahas bersama DPP berapa jumlah pasti setoran yang akan ditarik nantinya.

“Saya klarifikasi soal Rp 20 M sudah yang ketujuh kalinya di media. Saya sendiri kaget muncul isu ada setoran Rp 20 miliar untuk setiap calon. Kalau banyak calon yang menolak ide itu ya nggak masalah. Yang jelas partai akan diskualifikasi calon ketum yang ketahuan lakukan politik uang dalam Munaslub nanti,” tutup mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.@sarifa

Wacana penarikan iuran khusus Rp 20 miliar bagi para kader Partai Golkar yang ingin maju sebagai calon ketua umum mendapat tanggapan dari para petingginya. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjelaskan dana setoran Rp 20 miliar bagi calon ketua umum itu adalah dana gotong royong. Dana tersebut nantinya akan kembali lagi ke partai.

“Itu masih wacana belum tentu juga jumlahnya sebanyak itu. Angkanya bisa berkurang jauh dari Rp 20 miliar,” cetus Ical (sapaan akrab Aburizal Bakrie) pada wartawan usai membuka Musda IX DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu (17/4/2016).

Menurut dia, dana itu jika terkumpul nantinya akan digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Munaslub partainya yang bakal digelar di Bali pada Mei 2016 mendatang. Saat Munaslub, pihaknya memprediksi akan dihadiri 2000 lebih kader Golkar sehingga uang itu sangat diperlukan untuk biaya konsumsi, transportasi, penginapan dan sebagainya. “Yang pasti itu masih wacana dan belum ditetapkan,” dalihnya.

Ditemmui ditempat yang sama, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang juga salah seorang Calon Ketua Umum justru mempertanyakan relevansi peruntukan dana tersebut. “Di rapat Steering Commitee nanti akan saya tanyakan apa relevansi dana itu, kok muncul Rp 20 miliar,” ujar Idrus.

Sebelumnya, wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee (OC) Munaslub Partai Golkar Zainudin Amali (ZA). Gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara di forum Munaslub.

Dikonfirmasi terpisah, ZA mengakui wacana itu muncul setelah rapat pleno pada 7 April lalu dan niat awalnya mengeliminir politik transaksional.

“Selama ini setiap pilihan ketua umum, akan ditentukan seberapa intensnya komunikasi dalam tanda kutip dengan pengurus daerah. Kami ingin hilangkan budaya itu. Tetapi daerah tetap berharap penggantian uang transportasi. Bagaimana daerah tetap menerima tanpa tahu dari calon siapa,” tegasnya.

Meski demikian, ZA menegaskan bahwa persoalan ini belum dibahas bersama DPP berapa jumlah pasti setoran yang akan ditarik nantinya.

“Saya klarifikasi soal Rp 20 M sudah yang ketujuh kalinya di media. Saya sendiri kaget muncul isu ada setoran Rp 20 miliar untuk setiap calon. Kalau banyak calon yang menolak ide itu ya nggak masalah. Yang jelas partai akan diskualifikasi calon ketum yang ketahuan lakukan politik uang dalam Munaslub nanti,” tutup mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini.@sarifa