Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Proyek reklamasi 3 pulau Jakarta Utara, akhirnya disegel Kementerian LHK
Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani memimpin penyegelan reklamasi 3 pulau di Jakarta Utara
HEADLINE JAKARTA

Proyek reklamasi 3 pulau Jakarta Utara, akhirnya disegel Kementerian LHK 

LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara segala aktivitas pada proyek reklamasi di tiga pulau di Jalarta Utara. Pulau yang dimaksud adalah Pulau C, D dan G.

Kementerian KLHK juga memasang plang larangan sementara kegiatan dan memberi batas waktu 120 hari bagi pengembang untuk memenuhi apa yang menjadi syarat dalam proyek reklamasi.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani memaparkan alasan penyegelan pulau G tidak jauh berbeda dengan Pulau C dan D. Pengembang pulau G, yakni PT Muara Wisesa diminta memenuhi kelengkapan dokumen terkait Amdal.

Selain itu, Kementerian LHK juga minta pengembang berkoordinasi dengan objek vital di sekitar lokasi Pulau G. Salah satunya, dengan PLTG Muara Karang.

“Karena letak Pulau G, besinggungan dengan jalur pipa gas dan listrik,” ujar Rasio di Pulau G, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016).

Perwakilan PT Muara Wisesa, Andreas nampak tak keberatan. Dirinya menyatakan akan segera mempelajari perintah Kementerian LHK.

“Kalau ibarat mobil, kita tidak bisa sekaligus berhenti. Nanti malah akan berdampak pada lingkungan. Kami pelajari dahulu instruksinya” jelas Andreas

Dari pantauan awak media, tak nampak aktifitas pekerja di Pulau G. Namun, sejumlah kendaraan berat, memang terlihat beraktifitas. Menurut Andreas, kendaraan itu hanya tengah meratakan sedimen tanah.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup juga memasang plang yang berisi perintah menghentikan sementara seluruh kegiatan di Pulau C dan D. Kementerian LHK minta pihak pengembang, PT Kapuk Naga Indah, melengkapi dokumen yang menyangkut Amdal. Kementerian LHK juga meminta membangun kanal yang menjadi batas antara Pulau C dan D.

Para pengembang Pulau C, D, dan G punya batas waktu hingga 120 hari untuk melengkapi seluruh kewajiban yang ada dalam surat keputusan Kementerian LHK. Jika dalam batas waktu itu pengembang tak bisa melengkapi, bakal ada sanksi lanjutan dari Kementerian LHK.

Baca Juga:  “Stop Hoax Indonesia”, ini semangat Hari Pahlawan di Yogyakarta

Surat Keputusan penghentian sementara proyek reklamasi oleh Kementerian LHK teregistrasi dengan Nomor SK.35/MLHK/Sekjen/Kum/9/5/2016 tertanggal 10 Mei 2016. Surat Keputusan ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya. @yuanto