Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Hakim PN Kota Batu ‎diminta menolak gugatan Shiddiqiyyah
Tanah seluas 52.290 meter persegi milik Shiddiqiyah Satpol PP di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sisir yang disegel Satpol PP Kota Batu. Foto: Istimewa/bm
HEADLINE JATIM RAYA

Hakim PN Kota Batu ‎diminta menolak gugatan Shiddiqiyyah 

LENSAINDONESIA.COM: Kuasa hukum Pemerintah Kota Batu, Suwito SH meminta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang diminta menolak gugatan DPD Organisasi Shiddiqiyyah (Orshid) Malang.

Sebagaimana diketahui, Orshid menggugat Pemkot Batu dalam hal ini Kasatpol PP sebagai tergugat I dan Robiq Yunianto sebagai tergugat II. Sebab, Pemkot dituduh merusak bangunan milik Orshid.

“Gugatan nomor 50/Pdt/G/2016/PN.Mlg tertanggal 18 Maret 2016 itu salah alamat. Sebab, nama yang digugat dan barang sitaan sebagai bukti tidak benar,” tanda Suwito di Kota Batu, Kamis (12/05/2016).

Menurut Suwito, gugatan yang salah alamat tersebut tidak bisa dilanjutkan. “Itu sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043./K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974,” jelasnya.

Menurut dia, memang yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan. Namun asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau dalam pembuktian.

Sementara, tegas dia, penggugat telah mengubah alamat tergugat II. Selain itu, juga merubah obyek sita jaminan.

Makanya, Suwito yang juga Pengurus DPC Peradi Malang ini menilai gugatan Orshid itu error in persona. Apalagi, perbuatan yang dilakukan oleh kliennya bukan sebagai pribadi, melainkan bertindak selaku dan dalam kedudukannya sebagai Kepala Satpol PP Kota Batu.

“Sedangkan faktanya, penggugat justru menggugat klien kami selaku pribadi. Sehingga, ditarik sebagai tergugat II dalam perkara ini,” kata dia.

Makanya, ‎advokat muda ini menegaskan bila gugatan penggugat kabur (obscuur libel). Alasannya, karena uraian dalil penggugat sama sekali tidak terdapat dalil konkret yang menguraikan tentang perbuatan melanggar hukum dari pribadi Robiq Yunianto yang merugikan penggugat.

Selain itu, papar dia, uraian antara posita dengan petitum tidak singkron. Padahal, posita merupakan dasar dari petitum dan saling terkait satu sama lain.

Baca Juga:  Kronologi meninggalnya siswa TK di Ciputra Waterpark masih simpang siur

Karena itu dia berharap majelis hakim mengadili gugatan tersebut secara adil. Yakni, tidak menerima gugatan tersebut.

Diketahui, perkara ini bermula dari penyegelan tanah Tanah seluas 52.290 meter persegi milik Shiddiqiyah Satpol PP di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sisir yang dilakukan Satpol PP Kota Batu, pada 18 Februari 2016 lalu.

Satpol PP dinilai arogan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyegelan di lahan yang berdiri bangunan milik Shiddiqiyyah itu.@aji_dewa_roisky