Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Gerindra anggap tax amnesty praktik cuci uang ‘perongrong negara’ Rp 4000 T
Ilustrasi uang dolar AS yang merupakan asset negara yang sedianya untuk menyejaterakan rakyat, berserakan di dalam mobil.
HEADLINE DEMOKRASI

Gerindra anggap tax amnesty praktik cuci uang ‘perongrong negara’ Rp 4000 T 

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengritisi draft UU Tax Amnesty yang kini digodok di DPR RI. Menurut Arief, di negara yang sukses menjalankan UU Tax Amnesty tidak ada satu pun klausul yang menyatakan untuk menutup-nutupi data- data  para pengemplang pajak yang menunggak  membayar pajak dari  objek pajak secara legal.

Begitu pula, ungkap Arief, terhadap para pengemplang pajak yang menjalankan usaha under ground ekonomi seperti smuggling ,ilegal financial service .

“Sedangkan jelas jelas UU Tax Amnesty yang  diusulkan oleh pemerintah Jokowi  dan sedang dibahas  DPR RI akan ada klausul pemgampunan pajak dan pengampunan hukuman pada para pengemplang pajak serta penutupan akses informasi terkait data data besaran pajak yang harus dibayarkan melalui pengampunan pajak,” ungkap politisi Gerindra ini dalam siaran persnya yang dikirim kepada LICOM, Rabu (18/5/2016).

Tidak hanya itu, lanjutnya, juga terhadap nama -nama pengemplang pajak yang mendapatkan pengampunan pajak serta  jumlah aset dan asal kekayaaan para pengemplang pajak sesuai keterangan Menkeu RI

Arief menyampaikan, yang paling parah UU Tax Amnesty tidak memperbolehkan institusi penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan untuk menjerat para pengemplang pajak yang dapat pengampunan pajak dengan pasal pasal pencucian uang ,dan korupsi.

“Jelas sudah UU Tax Amnesty yang sedang digodok oleh DPR RI sama saja dengan pratek pencucian uang secara legal yang akan diberlakukan oleh Jokowi ,” kritiknya, pedas.

Dia juga menyampaikan, yang paling menganggu rasa keadilan dalam UU tax Amnesty  adalah terhadap masyarakat yang selama ini patut membayar pajak . Jika mereka terlambat bayar pajak seperti pajak hotel , gedung pertokoan, pajak restoran  , langsung disegel dan dilarang beroperasi oleh pemerintah seenaknya saja.

Arief menuding, padahal penyebab keterlambatan pembayaran pajak tersebut karena kinerja ekonomi pemerintah yang buruk, sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan kelesuan Ekonomi.

“Sedangkan para pengemplang pajak  , pelaku ilegal logging , ilegal mining , ilegal fishing , judi gelap , penyelundup dan para Koruptor yang menyimpan kekayaannya diluar negeri, dan tidak pernah berpartisipasi membiayai pembangunan nasional, mereka malah menikmati pengampunan pajak dengan jumlah nominal sangat kecil yaitu 1,5 persen,” ungkap dia. Tentu, semua itu tindakan perongrongan terhadap Negara.

“Atau total Rp60 trilyun saja dari total kekayaan mereka, yang berjumlah Rp4000 trilyun dan secara otomatis harta mereka diputihkan dengan dicuci mengunakan UU Tax Amnesty ,” tambah Arief.

Karena itu, lanjut dia,  Gerindra mengajak lapisan masyarakat yang patuh bayar pajak ,  serta jadi korban pemerasan mafia pajak dan korban hukuman Badan akibat terlambat bayar pajak harus menolak UU Tax Amnesty dengan tidak membayar pajak .

“Sementara bagi pengamat dan pendukung tax Amnesty di DPR jelas jelas mereka salah satu dari antek antek pengemplang pajak di luar negeri,” tandas Arief.

“Partai Gerindra juga mencurigai gencarnya anggota DPR yang mendukung Tax Amnesty diduga mereka punya kepentingan untuk mencuci uang uang haram mereka yang disimpan di luar negeri ,” pungkasnya. @licom_09