Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KPK pertanyakan dasar hukum penarikan kontribusi tambahan terkait reklamasi
Ketua KPK Agus Rahardjo. (ISTIMEWA)
HEADLINE JAKARTA

KPK pertanyakan dasar hukum penarikan kontribusi tambahan terkait reklamasi 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan dasar hukum penarikan kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perusahaan pengembang terkait proyek reklamasi.

“Kalau tidak ada peraturannya, berarti kita tanda tanya besar dong, peraturannya harus disiapkan terlebih dahulu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/5/2016) mengutip Antara.

Hal ini terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut ada “perjanjian preman” antara Pemprov dengan pengembang yang terlibat di proyek reklamasi. Diakuinya, perjanjian tersebut tak memiliki perda yang bisa dijadikan landasan kuat penarikan kewajiban tambahan. Namun, Ahok mengatakan kesepakatan itu didasari Keputusan Presiden nomor 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Agus melanjutkan, bila memang tak ada dasar hukum untuk penarikan kontribusi tambahan maka aturannya bisa dibuat. Baik berupa perda atau pergub.

“Jangan kemudian kita kalau sebagai birokrat bertindak sesuatu tanpa ada acuan perundang-undangannya itu kan tidak boleh,” kata Agus.

Agus mengatakan jika ingin menarik kontribusi tambahan, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu membuat peraturan daerah sebagai dasar. Kalaupun meminta diskresi, tetap ada aturan mainnya.

“Diskresi ada rambu-rambunya,” tambah Agus.

Dalam “perjanjian preman” tersebut, empat perusahaan pengembang yang terdiri atas PT Muara Wisesa, PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, dan PT Jaladri Kartika Pakci disebut akan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta.

“Di situ ada Keppres menyebutkan ada tiga sebetulnya. Jadi, landasannya dari situ. Satu ada tambahan kontribusi. Ada kewajiban kalau kewajiban kan fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial). Ada kontribusi lima persen. Di situ katakanlah ada kontribusi tambahan, tetapi enggak jelas apa. Ya, saya manfaatkan dong,” kata Basuki pada 13 Mei 2016.

Baca Juga:  FKPPI Jatim perkuat kemitraan dengan masyarakat jaga keutuhan NKRI

Menurut Basuki, PT Agung Podomoro Land sudah mengeluarkan sekitar Rp200 miliar. Namun, nominal tersebut belum sepenuhnya dari nilai kontribusi tambahan yang semestinya.

“Yang sudah dikerjain jalan inspeksi, rusun, tanggul, pompa, dia sudah kerjain,” katanya.

KPK sudah memeriksa sejumlah pihak dan menetapkan tersangka dalam perkara suap terkait pembahasan rancangan peraturan terkait reklamasi di Jakarta.

KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.@licom