Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Buruh demo tolak PHK sepihak dan kebebasan berserikat oleh PT SUB
Buruh Jombang melakukan aksi unjuk rasa dan orasi bergantian di depan Dinsosnakertrans. (LICOM - Obi)
HEADLINE JATIM RAYA

Buruh demo tolak PHK sepihak dan kebebasan berserikat oleh PT SUB 

LENSAINDONESIA.COM : Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Mojopahit Bersatu (GBMB) menggelar aksi solidaritas di depan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (31/5/2016). Mereka menolak PHK sepihak yang dilakukan PT SUB yang tidak melibatkan Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ). Buruh juga menuntut agar perusahaan diberi sanksi atas ketidakpatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan.

“Kebebasan dan jaminan untuk pekerja berkumpul atau berserikat dalam UU no 21 tahun 2001 memberi ruang khusus untuk berdaulat. Namun kedaulatan tersebut telah di monopoli dan dibatasi oleh pemilik modal bersama oleh pemerintah secara sistematis, hal itulah menyebabkan hak buruh dalam menjalankan fungsi dan tugas sangat dibatasi,” ujar Heri Subagio, Kordinator Aksi GBMB.

Ia menambahkan untuk itu pihak – pihak yang terikat dalam UU no 13 tahun 2003 dan UU no 21 tahun 2000 harus patuh terhadap UU tersebut. Hak berunding merupakan jaminan kepada para pihak yang sudah diatur dalam UU no 13 tahun 2003 dan UU no 21 tahun 2000, serta konvensi ILO no 98.

“Kami melihat PT SUB telah terjadi ketidakpatuhan terhadap UU no 13 tahun 2003 dan UU no 21 tahun 2000, dimana SBPJ tidak dilayani sebagaimana hak untuk berunding dalam mengedepankan mufakat yang demokrasi,” tandasnya.

Untuk itu massa buruh menuntut STOP PHK di PT SUB, dan mengembalikan para pekerja untuk tetap bekerja yang sebelumnya diputus sepihak oleh PT SUB sejak Maret 2016. “Tindak tegas bagi perusahaan di Jombang yang tidak patuh terhadap UU Ketenagakerjaan. Stop intimidasi terhadap para pekerja PT SUB Jombang,” pungkasnya. @Obi

Baca Juga:  PDIP rekom Kusnadi jadi ketua DPRD Jatim periode 2019-2024