LENSAINDONESIA.COM: Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) III meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Semarang yang menjabat di tahun 2015 lalu. Hal ini menyusul penetapan General Manager Pelindo III Tanjung Emas Semarang Tri Suhardi sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jateng atas tuduhan kegiatan bongkar muat barang tanpa ijin di Pelabuhan Tanjung Emas beberapa waktu lalu.

Ketua DPP SPPI III, Dhany Rachmad Agustian mengatakan, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp18 miliar akibat keberpihakan pihak KSOP kepada Romulo Simangunsong. Pejabat Kepala KSOP Kelas I Semarang saat itu mengizinkan Ketua DPW APBMI Jateng untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas di atas lahan dan fasilitas yang dibangun Pelindo III.

“Pelabuhan Tanjung Emas adalah aset dan fasilitas milik Pelindo III. Kami sudah tanda tangan konsesi dengan Kementerian Perhubungan. Sudah selayaknya kami melakukan kegiatan bongkar muat barang di fasilitas milik kami sendiri. Tapi malah kegiatan kami dihentikan. Ini sudah jelas adanya upaya persekongkolan jahat. Padahal Pelindo III tidak menutup kerjasama dengan pihak swasta,” ujar Dhany, Rabu (01/06/2016).

Bentuk keberpihakan lain ditunjukkan Kepala KSOP saat menghentikan kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan Pelindo III di tanggal 19 November 2015. Akibat penghentian tersebut, Pelindo III kehilangan pendapatan yang sekaligus kerugian bagi keuangan negara.

“Sebagai BUMN, Pelindo III berkontribusi pada keuangan negara melalui pajak, deviden, konsesi, dan penerimaan negara bukan pajak. Kalau kami tidak bisa kerja, jelas akan merugikan keuangan negara,” tegas Dhany.

Ia menyayangkan adanya upaya oknum yang menghambat kerja BUMN Pelindo III di tengah semangat pemerintah mewujudkan poros maritim. Untuk itu, Dhany mengaku telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal kasus yang mendera Pelindo III. Serikat Pekerja berharap kasus tersebut diperhatikan Presiden agar kasus di Pelabuhan Tanjung Emas segera tuntas dan tak terjadi di pelabuhan-pelabuhan lain.

“Kami juga meminta kepada Kejaksaan Agung, Polri, BPK, dan KPK untuk turun tangan mengusut dugaan korupsi atas kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan merupakan wajah suatu bangsa, jangan sampai wajah Indonesia tercoreng gara-gara oknum yang memikirkan dirinya sendiri,” pungkas Dhany.@Rel-Licom