Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: PLN Distribusi Jawa Timur menyambut baik adanya fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesai (MUI) terkait pencurian listrik. Pasalnya, saat ini  tingkat penggunaan listrik ilegal di Jatim masih tinggi mencapai 7,16%. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan target nasional yang hanya di kisaran 6,54%.

Deputi Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim Pinto Raharjo mengatakan pemakaian listrik ilegal atau pencurian listrik bisa merugikan banyak pihak di lingkungan sekitarnya, mulai dari masyarakat maupun perusahaan yang rutin membayar tagihan listriknya. Karena itu dengan adanya fatwa haram dari MUI ini diharapkan  masyarakat tersadarkan dan tak lagi menggunakan listrik secara ilegal.

“Adanya fatwa haram dari MUI ini kami harapkan betul agar bisa mempengaruhi perilaku masyarakat yang selama ini menggunakan listrik secara ilegal. Semoga langkah ini bisa mengetuk moral mereka dan segera memperbaikinya,” ujar Pinto pada LICOM, Kamis (2/6/2016).

Tak hanya itu, pihaknya menargetkan dengan adanya fatwa haram tersebut juga mampu menurunkan praktik pencurian listrik di Jatim menjadi 6,54%. Disebutkan, jika dilihat dari daerahnya tingkat kehilangan arus terbesar berada di Madura yang mencapai sekitar 20%.

Sementara di Surabaya mencapai sekitar 7%, kemudian di Gresik hanya sebesar 3%.

“Penggunaan listrik ilegal paling besar ada di Madura. Sementara paling rendah di Gresik, karena di kota tersebut pelanggan besar didominasi industri. Dimana untuk menyalurkan listrik ke mereka sangat dekat dengan Gardu Induk (GI). Ketika titik transaksi tidak begitu jauh dengan GI, maka tingkat kehilangan akibat penguapan akan sangat kecil,” papar dia.

Ia menambahkan sebenarnya PLN juga telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan listrik secara ilegal serta keharusan untuk membayar tagihan susulan sesuai aturan, ketika terbukti melakukan tindakan ilegal tersebut.

“Untuk tindakan kuratif kami (PLN) juga selalu melakukan operasi penertiban pengunaan tenaga listrik. Penertiban dilakukan setiap tiga bulan sekali di setiap lokasi,” kata Pinto.

“Kalau kita mendapatkan data anomali pada penggunaan tenaga listrik pelanggan, maka akan kita datangi juga dan kita periksa. Kalau ada travo yang sering rusak atau meledak juga akan kami datangi dan periksa,” tegas Pinto.

Sementara selama tahun 2016, PLN juga telah mendapati sejumlah pelanggan yang melanggar dengan menggunakan tenaga listrik secara ilegal. Mereka juga telah diwajibkan untuk membayar tagihan listrik susulan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

 

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan dikeluarkan fatwa ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencurian listrik adalah perbuatan yang dilarang agama. Maka, haram hukumnya jika itu dilakukan.

Dengan fatwa ini, MUI menetapkan bahwa mencuri energi listrik hukumnya haram termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram.@sarifa