LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Pelindo III mampu melakukan kegiatan bongkar muat barang di terminal pelabuhan yang dikelolanya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenhubla) Kemenhub, Antonius Tonny Budiono menegaskan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Semarang.  Dalam surat Nomor: Al.305/I/5/DJPL-16 tanggal 31 Mei 2016 tersebut  menyatakan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada Pelindo III tetap berlaku termasuk usaha yang dikelolanya.

Sementara itu, Dhany Rachmad Agustian, Ketua DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) III mengapresiasi Kemenhub atas keluarnya surat tersebut.  Menurutnya, surat Dirjenhubla bisa jadi bukti terkait apa yang dilakukan Pelindo III selama ini sesuai aturan yang ada. Untuk itu, pihaknya berharap pihak-pihak terkait bisa menerima dan memahami keberadaan Pelindo III sebagai BUP beserta kegiatan usahanya.

“Pelindo III memperoleh izin BUP dari Menteri Perhubungan dengan 9 kegiatan usaha.  Salah satunya adalah kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.  Izin BUP tersebut berlaku di semua terminal pelabuhan.  Termasuk terminal Pelabuhan Tanjung Emas yang dikelola oleh Pelindo III,” ujar Dhany kepada Lensaindonesia.com melalui keterangan persnya, Jumat (03/06/2016).

Surat Dirjenhubla tersebut, lanjut Dhany, bisa dijadikan salah satu materi pra peradilan atas penetapan General Manager Pelindo III Tanjung Emas Tri Suhardi sebagai tersangka. Gugatan pra peradilan telah didaftarkan Pelindo III ke Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin (30/05/2016) lalu.

Tri Suhardi, yang berstatus sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah  atas laporan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Tengah Romulo Simangunsong.  Saat itu DPW APBMI Jawa Tengah menuduh Pelindo III melakukan kegiatan bongkar muat ilegal.  Kegiatan tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas yang dikelola oleh Pelindo III.  Bahkan, mantan Kepala KSOP Kelas I Semarang, Marwansyah yang menjabat di tahun 2015 lalu sempat menghentikan kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas.

“Surat Dirjenhubla menjadi bukti baru bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan aturan.  Tidak ada kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Pelindo III,” papar Dhany.

Bukti-bukti lain juga disiapkan Pelindo III sebagai materi persidangan gugatan pra peradilan. Serikat Pekerja optimis jika gugatan pra peradilan atas penerapan Tri Suhardi sebagai tersangka dikabulkan oleh hakim pra peradilan Pengadilan Negeri Semarang.

“Kemenhub dan Pelindo III sama-sama wakil pemerintah.  Kemenhub sebagai regulator dan Pelindo III sebagai operator pelabuhan.  Sama-sama bertanggungjawab untuk kepentingan bangsa dan negara.  Sudah selayaknya hubungan ini harmonis dan saling mendukung,” tutur Dhany.

Dhany mengaku pihaknya telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo atas permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas.  Dalam suratnya, Serikat Pekerja menyebut ada indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp18 miliar akibat kisruh bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Emas.  Untuk itu, pihaknya berharap Presiden bisa memerintahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak-pihak terkait yang diduga terlibat persekongkolan hingga berakibat kerugian negara tersebut.

“Apa yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas jangan sampai terjadi di pelabuhan lain.  Ini akan mengganggu perekonomian suatu daerah,” pungkas Dhany.@Eld-Licom