LENSAINDONESIA.COM: Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikap santai terkait penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor bagi hukuman kbiri kimia. Menurutnya, masih ada dokter polisi yang bisa melaksanakan vonis tersebut.

Ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (10/6/2016), JK menyebut penolakan tersebut merupakan hak dari IDI. “Tapi kan ada juga dokter bukan IDI. Itu penugasan, ya sudah pakai dokter polisi saja,” kata JK.

JK menjelaskan bahwa putusan hukuman kebiri kimia tak secara sembarangan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, dia menganggap penilaian IDI itu tidak terlalu berdampak serius. “Itu kan sanksi khusus. Kalau sudah diputus, ya dijalankan dokter polisi,” papar dia.

Diketahui, pengurus IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia dengan alasan melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dokter sebagai eksekutor kebiri kimia juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. @mtn/licom