LENSAINDONESIA.COM: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Muhammad mengapresiasi atas hasil revisi UU nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Menurutnya, hasil revisi tersebut dinilai langkah maju terciptanya demokrasi yang bagus. Pasalnya, di dalam hasil revisi UU Pilkada tersebut kewenangan Bawaslu diperkuat.

“Bawaslu kini berhak menerima, menilai dan memutus laporan politik uang dalam skala penegakkan hukum administratif. Lalu dinilai oleh Bawaslu sampai diputuskan oleh Bawaslu bahwa dia melakukan politik uang. Kemudian sanksi terberatnya adalah diskualifikasi. Saya kira ini langkah maju sambil terus mendorong Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu),” ujar Muhammad dalam diskusi dengan awak media di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/06/2016).

Dia pun memberikan ilustrasi contoh, jika ada oknum yang memberikan uang kampanye tidak sesuai dengan ketentuan UU dan terbukti bersalah, sanksi terberat bisa didiskualifikasi.

“Politik uang adalah bukan lagi pelanggaran saja, tapi tergolong sebuah kejahatan,” jelasnya.

Adapun pada UU Pilkada sebelumnya, politik uang masuk ke dalam kategori pidana pemilu yang harus diselesaikan melalui mekanisme Sentragakumdu. Di dalamnya terdiri dari penyidik Kepolisian dan penuntut Kejaksaan bersama dengan Pengawas Pemilu.

Namun, saat itu Sentra Gakkumdu dinilai belum terlalu efektif karena hanya sebagian kecil dari kasus politik uang yang bisa dilanjutkan ke tingkat pengadilan.@yuanto