LENSAINDONESIA.COM: Permintaan anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka agar pemerintah menunda pemberian izin impor 381.000 ton raw sugar kepada BUMN Pergulaan tak mendapat tanggapan dari Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

Sebaliknya, permintaan Rieke tersebut justru mendapat teriakan sinis dan olok-olok dari sekitar 80 tokoh petani tebu se-Indonesia yang duduk di balkon ruang sidang Komisi VI DPR RI, Kamis (09/06/2016) malam.

Mereka adalah para pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di level DPP juga DPD APTRI berbagai daerah, diantaranya dari Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sebagaimana terlihat dalam rapat dengar pendapat antara komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan membahas perubahan anggaran kementerian tahun 2016, Rieke kembali meminta agar Kementerian Perdagangan menunda pemberian izin impor 381.000 ton raw sugar yang akan dilaksanakan oleh BUMN Pergulaan.

Alasannya program tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Namun hal tersebut dibantah oleh Abdul Wachid. Anggota Komisi VI yang juga wakil ketua Panja Gula ini menjelaskan, selain program impor raw sugar bermanfaat untuk idle capacity pabrik gula (PG) BUMN dan jaminan peningkatan pendapatan petani setara rendemen 8,5 persen, hal tersebut didasarkan pula atas neraca gula dalam negeri yang memang timpang.

“Saat ini produksi gula nasional berkisar antara 2,4 hingga 2,5 juta ton. Sementara konsumsi nasional dengan asumsi 12 kg/kapita/tahun mencapai 3 juta ton. Ada gap sekitar 500.000 ton. Kalau tidak dari impor darimana kita memenuhi kekurangan tersebut,” kata Wachid.

Setuju dengan Wachid, Ario Bimo (F-PDIP) dan Bambang Haryo dari Partai Demokrat menilai langkah impor yang dilakukan pemerintah merupakan langkah tepat untuk menjaga keseimbangan pasok pangan nasional, dalam hal inilah adalah gula.

“Menjadi tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Terkait dengan itu rasanya cukup beralasan jika pemerintah menunjuk BUMN pergulaan untuk melaksanakan impor tersebut. Dan itu sesuai dengan UU UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan,” kata Ario Bima.

Hanya saja, kata Bambang Haryo, program tersebut harus dibarengi dengan upaya untuk melakukan swasembada secara serius agar bangsa ini tidak mengalami ketergantungan terhadap impor. “Harus dibarengi dengan upaya pembenahan di sektor on farm maupun off farm-nya,” kata Bambang.

Pada kesempatan terpisah Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan jika pemerintah tetap akan memberikan izin impor 381.000 ton raw sugar kepada BUMN pergulaan sebagaimana ditegaskan dalam SK Menteri BUMN no 288 dan no 289 tahun 2016 tentang impor raw sugar dan izin impor raw sugar.

Thomas Trikasih Lembong mengakui jika pihaknya masih belum mengetahui persis neraca gula nasional saat ini. “Namun pemerintah telah membahas permasalahan tersebut dan mengacu pada data yang disampaikan anggota dewan yang terhormat, kuota 381.000 ton itu angka yang aman,” tegas Thomas.

Menurut dia, izin tersebut akan segera diterbitkan. “Dalam minggu-minggu ini mungkin sudah kami terbitkan impor raw sugar untuk BUMN tersebut,” katanya.

Dia juga terlihat sangat antusias dengan dukungan yang diberikan oleh petani tebu yang bernaung dibawah organisasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

“Bagus…bagus, dukung ya program ini. Ini kan juga untuk mensejahterakan petani tebu. Terima kasih atas dukungannya,” tutup dia.@ar