LENSAINDONESIA.COM: Sebanyak 30 orang dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menandatangani surat pernyataan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ali Mufty sebagai Ketua DPRD, Jumat (10/06/2016).

Mosi tidak percaya ini merupakan puncak para anggota dewan terhadap kepemimpinan Ali Mufty yang arogan dan otoriter namun mandul dalam menangani persoalan.

“Ini merupakan puncak dari kekesalan kami sebagai anggota DPRD terhadap kepemimpinan Ketua DPRD (Ali Mufti-red),” kata anggota Fraksi PAN, Burhanuddin.

Sebelum mosi tidak percaya tersebut ditandatangani, anggota dewan yang sependapat sempat terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri sekitar 25 anggota melakukan dialog di lantai II gedung DPRD Ponorogo. Sedangkan kelompok kedua yang berjumlah 5 anggota dewan memilih turun ke lantai I untuk menemui pimpinan DPR (ketua dan wakil ketua) untuk berkomunikasi. Namun sayang, tak satupun pimpinan dewan yang dicarinya tidak ada ditempat.

Walhasil, 30 anggota dewan dari seluruh fraksi tersebut pun akhirnya menandatangani pernyataan mosi tidak percaya.

Dalam surat pernyataan yang mereka tandatangani tertulis, “sebagai lembaga politik yang bersifat kolektif kolegial, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo sangat kurang demokratis dan kurang aspiratif, sering berperilaku arogan dan otoriter dalam memimpin kegiatan rapat-rapat DPRD, sering melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo”.

Menurut Burhanuddin, Ketua DPRD sering tidak memberikan kesempatan anggota untuk memberikan usulan. Pun demikian, setiap kali ada masukan dari anggota DPRD juga tidak digubris. “Pokoknya tidak demokratis sama sekali,” katanya.

Ditempat yang sama, anggota Komisi D dari NasDem Budi Purnomo mengatakan, selain tidak demokratis, ketua DPRD Ponorogo bisa dibilang arogan bahkan sering mengancam tidak akan memberikan rekomendasi atau melarang melaksanakan kegiatan kunjungan kerja. “Padahal kan peningkatan kapasitas melalui kunjungan kerja,” ujarnya.

Surat mosi tidak percaya tersebut dititipkan kepada kepala TU DPRD Ponorogo yang kemudian dilanjutkan ke ketua DPRD Ponorogo dan wakil ketua DPRD Ponorogo.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ali Mufti menyatakan, seharusnya para anggota DPRD yang menyebut dirinya otoriter, arogan dan tidak demokratis menyampaikan langsung hal ini kepadanya. Tidak perlu diumbar ke luar forum DPRD apalagi disampaikan di jejaring sosial seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini.

“Gaya kepimimpinan saya sangat egaliter dan demokratis kok. Demokratis itu taat azas dan taat prosedur. Apakah saya yang seperti itu dikatakan otoriter, itu perlu dikaji dulu,” ucap politikus Golkar ini.

Ali menyatakan, tuduhan ini berkebalikan dengan prestasi yang telah dicapai DPRD Ponorogo. Ia mengklaim DPRD Ponorogo telah meraih beberapa keberhasilan kinerja DPRD. Seperti penilaian sangat baik dalam Laporan Hasil Penilaian (LHP) PBK baru pertama kali sepanjang sejarah keberadaan DPRD Ponorogo. Bukti lain, DPRD Ponorogo bisa menelurkan empat perda inisiatif. Ia juga menyebut sejumlah keberhasilan lain di era kepemimpinannya.@arso