LENSAINDONESIA.COM: Komisi III DPR RI mengunjungii kediaman Komisaris Jendral Polisi Tito Karnavian di Kompleks Polri Jalan B Nomor C1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016) siang.

Kunjungan ini merupakan tahap kedua dari rangkaian proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kapolri.

Agenda kunjungan ke kediaman Tito dimaksudkan untuk melihat langsung interaksi Tito dengan keluarganya.

“Sekitar pukul 13.00 WIB kita akan lakukan kunjungan ke kediaman Tito,” ungkap Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, Senin, 20 Juni kemarin.

Komisi III DPR tidak buang-buang waktu setelah nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) muncul sebagai calon tunggal Kapolri yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu terlihat dari sikap semua fraksi yang mendukung uji kelayakan dan kepatutan sebelum Lebaran.

Kemarin, DPR juga telah menerima pemaparan soal rekam jejak Tito dari tiga lembaga; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dari hasil pemaparan tiga lembaga itu menyatakan, rekam Tito tidak bermasalah.

Bahkan, pertemuan tiga insitusi tersebut dengan Komisi III DPR RI itu cenderung membanjiri pujian untuk Tito. “Apa yang saya tangkap dari berbagai sumber, Komjen Tito seseorang perwira profesional,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua Kompolnas.

Sementara itu, Ketua PPATK M. Yusuf menyebut pihaknya tidak mengendus ada jejak aneh pada laporan keuangan Tito, sejak menjabat sebagai anggota kepolisan. PPATK tidak sekalipun menerima laporan dari masyarakat soal Tito.

Di sisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut dalam laporan harta kekekayaan penyelenggara negara, Komjen Tito bersih. Agus telah memeriksa tidak ada laporan negatif tentang Tito. “Tito melaporkan dua kali, November 2014 dan Maret 2016, KPK tidak menemukan ada yang aneh,” terang Agus.

Setelah berkunjung ke kediaman Tito, esok harinya, Kamis, 23 Juni 2016, Komisi Hukum DPR akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Beberapa catatan akan dikonfirmasi langsung ke Tito.

“Mulai dari penegakan hukum, reformasi internal, pelayanan publik, kemudian bagaimana polisi bisa jaga toleransi, sehingga tidak ada kekerasan atas nama agama atau pun konflik berlatar agama,” ungkap anggota Komisi III Nasir Djamil.

Lulusan Akademi Kepolisian 1987 itu pun percaya diri melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Sebab, komunikasi politik dirinya dengan beberapa fraksi di DPR berjalan baik.

“Itu komunikasi politik, tapi saya kira penting dan sudah dilakukan. Insya Allah (jalan dimuluskan),” pungkas dia.@LI-13