LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey menolak usulan Pemerintah Kota untuk ruilslag (tukar guling) maupun sewa terhadap lahan Jalan Upah Jiwa kepada pengembang Marvell City.

Menurutnya, sewa yang ditawarkan pemerintah kota atas aset miliknya seluas 1.900 meter persegi yang kini sebagian telah dibangun gedung mal serta lahan parkir adalah preseden buruk. Pasalnya, hal itu meruntuhkan kewibawaan pemerintah kota.

“Siapapun warga (pengembang) nantinya bisa melakukan hal itu. Jika ketahuan telah melakukan penyerobotan aset, solusinya hanya berupa sewa,” tanda politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini. Jumat (29/07/2016)

Sebaliknya, apabila tidak diketahui, akan menjadi milik pengembang. Awey mengatakan, kebijakan pemerintah kota ini tidak memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat.

Vinsensius Awey mengusulkan, upaya yang bisa ditempuh guna menyelesaikan sengketa lahan antara Pengembang Superblok Marvelcity dengan pemerintah kota, yakni apabila ditemukan ada kesalahan, tetap diproses secara hukum karena masuk dalam kategori penyerobotan lahan berdasarkan KUHP 385.

“Yang kedua, pihak Marvell City harus mengembalikan lahan sesuai dengan keadaan dan fungsi semula,” tuturnya.

Namun, ia mendengar, bahwa pihak Marvell City telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Surabaya. Menurutnya, penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum lebih baik.

“Dari situ (pengadilan) bisa dilihat koofisien luas bangunan, garis sempada jalan dan sebagainya,” paparnya

Awey menambahkan, jika diproses secara hukum, akan diketahui mana yang milik negara atau Marvellcity. Apabila pengadilan menetapkan lahan milik pemerintah kota, maka Marvelcity harus tunduk dan mengembalikannya. Tetapi proses hukum tetap jalan.

“Dengan gelar perkara sidang, maka BPN akan ukur kembali. Justru ini yang lebih baik,” tegas Awey.@wan