LENSAINDONESIA.COM: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo. Haris memuji sikap Presiden mau merespon curhat Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba ‘berjaringan internasonal’ yang ia rilis di media sosial.

Haris juga menyampaikan terimakasih kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas). Jenderal polisi bintang tiga yang belakangan, namanya ramai disebut dalam bursa bakal cagub DKI itu dinilai Haris, proaktif terhadap tulisannya tentang testimoni Freddy yang menyebut oknum-oknum BNN –testimoni 2014 sebelum Buwas menjabat pimpinan BNN– dapat jatah ratusan miliar.

Terbukti, Buwas langsung menghadap Jokowi setelah membaca testimoni Freddy yang diuraikan Haris.

“Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah beri statemen dan juga sudah bertemu Pak Budi Waseso,” kata Haris saat menghadiri aksi ‘Lawan Gelap’ di depan Istana Merdeka, Jakarta kepada wartawan, Jumat malam (5/8/2016).

Haris berharap pemerintah serius menanggapi yang sudah disampaikan Freddy. Ia ingin pemerintah bersama masyarakat memberantas narkoba dari akar-akarnya, termasuk dugaan keterlibatan oknum-oknum yang mengganjal semangat Presiden Jokowi untuk memberantas jaringan Narkoba yang meracuni generasi.

‎”Menurut saya, itu masih bisa dikembangkan untuk bangun konsolidasi yang lebih kuat supaya sungguh-sungguh memberantas mafia narkoba itu,” kata Haris.

Kontras, lanjut Haris, kini tengah menyiapkan bukti-bukti agar apa yang disampaikan Freddy soal keterlibatan oknum aparat di peredaran narkoba bukan omong kosong. Dia ingin mafia-mafia narkoba yang ada di pemerintahan dimusnahkan.

“Karena ini persoalan serius, kami minta jaminan negara, mau tidak menindaklanjuti.
Jadi apa yang saya rilis di sosmed minggu lalu itu ada jejak-jejak yang bisa ditelusuri. Ini soal kemauan aja,” jelas Haris.

Haris tak khawatir jika negara tidak mau berupaya mengusut keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Pihaknya bersama elemen masyarakat lainnya berjanji, akan tetap mengungkap keterlibatan oknum aparat pada bisnis haram yang menjadi perhatian internasional.

“Kalau semisal pemerintah tidak mau bekerjasama dengan kami, ya kami cuma akan bekerjasama dengan masyarakat. Data itu akan terbuka di masyarakat yang mungkin nanti malah tidak konstruktif,” kata Haris sebagaimana dirilis liputan6.com. @licom