Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Fahri Hamzah: Kalau terbukti berpaspor ganda Archandra Tahar tak boleh jadi menteri
Menteri ESDM, Archandra Tahar Kesandung masalah dwikewarganegaraan. (ISTIMEWA)
HEADLINE DEMOKRASI

Fahri Hamzah: Kalau terbukti berpaspor ganda Archandra Tahar tak boleh jadi menteri 

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan DPR menunggu penjelasan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal persoalan kewarganegaraan ganda Menteri ESDM, Archandra Tahar. Jika terbukti, maka Archandra harus dicopot dari jabatannya.

“Saya rasa DPR belum menentukan akan mengambil langkah apa terkait persoalan dua kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar. Kita tunggu saja dulu keterangan resmi yang diberikan oleh Presiden terkait hal ini,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/8/2016) ketika ditanyakan apakah DPR akan mengambil langkah serius seperti penggunaan hak angket yang bisa mengarah pada impeachment.

Namun sementara menunggu kejelasan, Fahri pun meminta Presiden Jokowi untuk memberhentikan sementara Archandra sebagai menteri ESDM.”Kalau dia memang terbukti pernah memiliki kewarganegaraan lain selain Indonesia, maka ini harus dinonaktifkan dulu secepatnya,” tambahnya.

Fahri menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan, namun dalam UU Imigrasi ada aturan bahwa warga negara asing bisa mendapatkan permanent resident. Archandra tegasnya bisa meminta status sebagai permanent resident di Indonesia karena dia lahir di Indonesia.

”Itu boleh diberikan karena sebab perkawinan dan kekeluargaan. Jadi karena dia lahir di Indonesia, bisa saja setelah Archandra menjadi warga AS diberikan permanent residen,tapi tetap bukan Warga Negara Indonesia dan kalau bukan WNI maka dia tidak boleh jadi menteri. Itu jelas diatur dalam UU Kementrian Negara,” tegasnya.

Dia pun menjelaskan posisi menteri dalam UU dasar yang bukan pejabat tinggi biasa karena dalam konsep presidensial yang dianut Indonesia saat ini, menteri adalah presiden sektor-sektor tertentu.”Menteri itu presiden dalam sektor tertentu. Nah kalau menteri ESDM, dia presiden di sektor tersebut. Dia punya hak dalam pengelolaan ESDM,” imbuhnya.

Dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak memberikan privilege atau keistimewaan pada Archandra dengan merevisi UU Kewarganegaraan sehingga bisa ada aturan bahwa Indonesia bisa menganut dwi kewarganegaraan.

“Jadi jangan karena kasus ini presiden pun merevisi UU atau mengeluarkan perpu. Tidak ada privilege yang bisa diberikan kepada Archandra apalagi kalau sampai merubah UU. Lagipula kalau Archandra mau menjadi warga negara Indonesia lagi, maka itu harus tetap melalui persetujuan DPR karena untuk menjadi warga negara harus melalui persetujuan DPR. Orang apply karena kepentingan tertentu, DPR atau khususnya Komisi 3 membahasnya untuk disetujui atau tidak,” katanya.@sita