LENSAINDONESIA.COM: Putusan sidang gugatan yang diajukan oleh PT Inter Sport Marketing (ISM) terhadap Conrad Bali Resort & Spa dan Hotel Risata Bali Resort & Spa yang menayangkan pertandingan tanpa izin pada Piala Dunia 2014 Brazil, dirasa jauh dari unsur keadilan.

Sebab kedua Hotel tersebut menayangkan pertandingan piala Dunia yang dikemas dengan acara Nonton bareng (Nobar) tanpa izin PT ISM sebagai pemegang hak siar tunggal.

“Hakim telah menyatakan tergugat bersalah, namun putusan yang mengahruskan mereka membayar ganti rugi Rp 100 juta, itu terlalu kecil,” terang kuasa hukum PT ISM Boturani Adikasih usai sidang yang digelar di ruang Kartika Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (02/09/2016).

Boturani menjelaskan lebih lanjut, untuk bisa mendapatkan lisensi dari Federation International de Football Association (FIFA) sebagai pemilik lisensi 2014 FIFA World Cup Brazil, PT ISM harus mengeluarkan dana sebesar US$ 54 juta atau setara dengan Rp 700 miliar.

FIFA dalam perjanjiannya dengan PT ISM, masih memberikan aturan-aturan yang sangat ketat dan harus dipatuhi. Namun begitu terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), majelis hakim hanya menghukum kedua tergugat untuk membayarkan biaya penayangannya saja.

Jadi, lanjut Boturani, jumlah ganti rugi sesuai putusan pengadilan itu sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan kerugian yang harus diderita PT ISM atas pertandingan akbar yang digelar setiap empat tahun tersebut.

“Kami menemukan pertandingan antara Italia vs Costa Rica yang ditayangkan Conrad Bali Resort dan pertandingan sepak bola antara Honduras vs Switzerland yang di tayangkan Risata Bali Resort,” paparnya.

“Putusan ini sangatlah jauh dari keadilan, kenapa begitu? Karena mereka telah menayangkan pertandingan tanpa izin. Dari acara Nobar yang dilakukan secara ilegal itu mereka telah meraup keuntungan,” tambahnya.

Boturani memaparkan, jika melihat besarnya biaya yang harus dikeluarkan penggugat untuk bisa mendapatkan lisensi dari FIFA, majelis hakim yang diketuai Harijanto tersebut harusnya bersikap adil seperti putusan yang pernah dibuat majelis hakim yang diketuai Sudarwin, tanggal 30 Juni 2015 lalu.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN.Niaga Surabaya tertanggal 30 Juni 2015, dengan tergugat 1 PT Bhavana Andalan Klating, tergugat 2 Alila Villa Soori, majelis hakim yang terdiri dari Sudarwin (Ketua), Ari Jiwantara (anggota) dan Harijanto (anggota), menghukum kedua tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 2,5 miliar dengan rincian denda 10 x harga lisensi Rp 100 juta sebesar Rp 1 miliar ditambah ganti rugi materiil sebesar Rp 1,5 miliar.

“Selain itu, majelis hakim masih menghukum kedua tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 500 ribu perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum,” ungkapnya.

“Putusan ini sebenarnya masih jauh dari ganti rugi yang kami ajukan dalam gugatan kami kepada kedua tergugat sebesar Rp 37 miliar. Namun, majelis hakim yang diketuai Sudarwin ini masih mempertimbangkan adanya kerugian imateriil yang diderita penggugat ditambah dengan dikabulkannya pembayaran uang paksa atau dwangsom, “ papar Boturani.

Dengan hanya dikabulkannya biaya ganti rugi sebesar Rp 100 juta, Rani mengatakan, majelis hakim yang diketuai Harijanto ini hanya menghukum kedua tergugat untuk mengganti biaya lisensi hak siar penayangan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 saja sebab Rp 100 juta tersebut adalah biaya yang harus dibayarkan untuk sekelas hotel bintang 5 jika ingin menayangkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 di Brazil.

Boturani menambahkan, untuk itu, tim penasehat hukum PT. ISM memohon kepada 2 majelis hakim yang masih menyidangkan 5 hotel bintang 5 lain yang menjadi tergugat dalam gugatan penayangan sepak bola Piala Dunia 2014 dimana perkaranya masih berjalan di Pengadilan Niaga Surabaya lebih arif dan bijaksana ketika menghukum para tergugat, dalam putusannya kelak.

Jika nantinya para tergugat terbukti bersalah dan tindakan para tergugat itu adalah perbuatan melawan hukum, selain mengharuskan para tergugat membayar biaya penayangan atas pertandingan sepak bola yang sudah mereka tayangkan, majelis hakim juga harus menghukum para tergugat untuk membayar uang royalti, ganti rugi imateriil kepada penggugat serta membayar uang paksa atau dwangsom yang setimpal dengan perbuatannya.@rofik