LENSAINDONESIA.COM: Forum Masyarakat Peduli (FMP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempertanyakan kepatutan gaji direktur utama BPJS Ketenagakerjaan per bulan Rp530 juta.

FMP geram karena jumlah gaji itu tak sesuai dengan rapor kinerjanya, bahkan lebih tinggi dibandingkan gaji direksi BUMN yang memiliki asset besar.

Ketika awal menjabat di masa pemerintahan Presdien SBY, menurut Koordinator Nasional FMP BPJS Herry Susanto, Direksi BPJS Ketenagakerjaan pernah mengusulkan kenaikan gaji beserta tunjangan lainnya hingga mencapai Rp 530 juta per bulan. Gaji sebelumnya, sebagai Dirut Jamsostek hanya Rp 120 juta.

“Dibandingkan gaji direksi BUMN yang besar, jauh lebih tinggi. Kinerja kerjanya tidak bagus dan tidak sejalan dengan pendapatannya,” tegas Hery Susanto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dibanding gaji Dirut PT Pertamina yang assetnya lebih besar total Rp700 triliun, hanya digaji Rp230 juta. Praktis, kerakusan direksi BPJS ini indentik dengan ‘merendahkan’ derajat para direksi BUMN yang mengelola asset jauh lebih besar.

“Dirut Bank Mandiri digaji Rp150 jutaan, aset Rp500-an triliun. Gaji Dirut Gubernur Bank Indonesia hanya digaji Rp199,34 juta, padahal aset perbankan yang diawasi Rp 5.000 triliun,” ungkap Herry.

FMP heran kenapa BPJS Ketenagakerjaan, yang hanya mengelola dana tak lebih dari Rp200 triliun, namun direksinyabergaji ‘ugal-ugalan’-an. FMP menyesalkan kalau dalihnya lantaran BPJS Ketenagakerjaan, uangnya datang sendiri lewat iuran pekerja, maupunperusahaan sesuai perintah undang-undang.

Semua itu, FMP BPJS menilai, Direksi BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya berorientasi terhadap hasil investasi yang bisa dikelola.   Faktanya, kurang merespon amanah yang diberikan Negara dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat pekerja. Bahkan, cenderung abai dalam memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat pekerja.

FMP mencermati, hal itu dibuktikan Direksi BPJS Ketenagakerjaan kini menetapkan bunga pinjaman perumahan terhadap peserta BPJS terlalu tinggi sebesar 6 persen. Padahal, dananya, berasal dari iuran pekerja dan masyarakat.

“Lagipula ini hanya pinjaman untuk uang muka, bukan pinjaman kredit rumah. Mustinya bisa lebih ditekan,” kata Herry. Praktis, kebijakan ini bukan cuma tidak mencerminkan berpihak pada semangat Nawacita-nya Jokowi. Sebaliknya, identik dengan mengelabuhi masyarakat.

 Direksi BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Herry,  idak siap dan sangat lamban menghadapi persoalan serius protes masyarakat terkait layanan yang diberikan. “Harusnya Direksi bekerja cepat dan sigap memberi penjelasan kepada masyarakat. Faktanya saat ini banyak pengguna BPJS Ketenagakerjaan mengeluhkan program JHT,” kata Hery Susanto. @tst.licom