Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
ProDEM: Bebaskan Pilkada serentak dari para pengkhianat keuangan Negara
Ilustrasi mencari pemimpin yang bukan lagi jadi "Ratu Adil" bagi-bagi uang hasil korupsi dana pembangunan Negara untuk memenuhi birahi kelompoknya.
HEADLINE DEMOKRASI

ProDEM: Bebaskan Pilkada serentak dari para pengkhianat keuangan Negara 

LENSAINDONESIA.COM: Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mencermati korupsi di Indonesia bukan lagi pelanggaran hukum semata, tetapi sudah menjadi fenomena kejahatan luar biasa yang  mewabah di semua lapisan penyelenggara Negara mulai eksekutif, legislatif, yudikatif dan birokrasl.

“Bukan lagi merugikan keuangan negara, tetapi merusak sistem hukum dan melemahkan mental manusia Indonesia, serta sendi-sendi sosial budaya masyarakat kita,” kata Satya Purmanto dari Jaringan ProDEM di tengah diskusi ‘Pilkada Tanpa Koruptor’, di Jakarta, Sabtu (10/9/2016).

Saat ini, Jaringan ProDEM melihat fakta bahwa masyarakat memandang bupati, walikota, gubernur, dan pejabat publik lainnya bagai ‘dewa penolong’, ‘ratu adi’, ‘sinterklas’. Masyarakat pemilih, teman, kerabat,saudara beranggapan bahwa seluruh masalah termasuk masalah keuangan dapat diselesaikan  peabat bupati, walikota, gubemur, dan pejabat publik lainnya.

“Sehingga, beban seorang pejabat menjadi semakin berat Tambah berat lagi, apabila partai politik yang digunakan kendaraan politik untuk mendapatkan jabatan, memberlakukan mahar. Dari yang dipunggut didepan. atau secara rutin jadi ATM partai politik,” ungkap Satyo.

Akibatnya, ProDEM menemukan fakta lobi-lobi bukan lagi untuk cari kesepahaman dalam mengartikulasikan aspirasi publik. Sebaliknya, demi menggolkan proyek yang terhambat atau menciptakan proyek baru.

Berselubung kepentingan publik, mereka mengeruk uang. ltulah sebabnya bupati, walikota. gubemur. pejabat publik jadi bagian kerawanan sebagai koruptor.
Bupati, walikota, gubernur yang melakukan korupsi ibarat ikan berkepala busuk. Yang membusuk dimulai dari kepala.

“Dapat kita bayangkan apabila pemilih (konstituen) memilih kepala ikan yang busuk, dipastikan birokrasi yang dipimpin akan cepat membusuk. Si pejabat busuk akan menggerogoti negara. Dana sosial. dana hibah yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat diakali untuk kepentingan diri dan kelompok,” ungkap Satya. Artinya, pejabat busuk akan kembali melestarikan tindakan pengkhianatan keuangan Negara.

Baca Juga:  Mahasiswa UI temukan obat alternative kanker serviks dari racun duri lionfish

Hasil temuan sementara tim riset Kesekjenan Jaringan Aktivis ProDemokrasi, mendapatkan  fakta beberapa koruptor  ikut kembali dalam Pilkada 2016-2017, yaitu Bernard Sagrlm mantan Bupati Kabupaten Maybrat, Papua Barat pernah divonis 15 bulan penjara di Lapas Monokwari dan dibebaskan 18 November 2015 terkait kasus korupsi dana hibah pemekaran Maybrat tahun 2009 sebesar Rp3 Miliar, dan dugaan penyalagunaan dana sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2011 sebesar Rp93 Miliar.

“lndikasi pengunaan dana APBD Kabupaten Maybrat berupa dana bansos dan hibah tahun anggaran 2012. 2013, 2014 dan pembangunan sejumlah asset diluar ibukota kabupaten Maybrat indikasi kerugian Rp71 Miliar,” ungkapnya..

Ironisnya, partai pendukung yaitu Golkar. Nasdem, PKS seolah tak merasa berdosa.
Berikut contoh koruptor yang tak punya malu, dan kembalih maju dipanggung politik.

  1. Utsman mantan Bupati Sidoarjo 2003 tersangkut korupsi dana APBD 2003 hingga merugikan an negara Rp21,9 Miliar. dipenjara 1,5 tahun.
  2. Mohamad Zayat terlibat korupsi Dinas P dan K Sultra 2003 dipidana 2 tahun penjara,
  3. Ruslan Abdul Gani calon Gubernur Aceh tersangkut kasus korupsi n Dermaga Sabang 2011,
  4. Ahmad Hidayat Mus, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara tersangkut kasus korupsi ditangani Bareskrim Mabes Polri.                                                                                 “Jaringan Aktivis Pro Demokrasi harus ikut memperbaiki sistem politik di negeri ini. Dari sinilah semua aturan bidang atau sektor ditentukan. Semua kegiatan bangsa diatur oleh politik. termasuk mengartikulasi aspirasi rakyat yang sering terjebak ke dalam kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Satya.

“Seyogyanya kepentingan umum diutamakan bukan kepentingan kelompok atau golongan atau pribadi, hal itu harus dituangkan dalam aturan yang disepakati bersama dan ditegakkan secara benar, lugas, dan tuntas.”

Jaringan Aktivis PriDEM mengajak masyarakat menjadikan momen bersejarah Pilada serentak 2017 umtuk meninggalkan budaya dan mental korup.

Baca Juga:  Gubernur Khofifah bertemu Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya

“Masyarakat harus memiliki persepsi yang sama tentang korupsi. Kita harus anggap korupsi sebagai kejahatan, bukan sebagai kebiasaan dan bukan mis management,” papar Satya.

Penanganan kasus-kasus korupsi, lanjut dia, khususnya dibidang politik harus dilakukan secara hukum tidak dikonsensuskan. “Kondisi saat ini masih jauh dari harapan, nuansa korupsi dalam kegiatan politik masih sangat kental baik secara internal partai maupun dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan negara,” ungkapnya.

Jaringan Aktivis ProDemokrasi mendukung penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang maksimal, sehingga menimbulkan efek jera bukan hanya kepada pelaku kejahatan. Tapi, juga terhadap potensi calon-calon koruptor yang ada di semua jajaran dan semua tingkatan penyelenggara Negara.”

Perlu langkah refresif supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan ‘budaya takut korupsi’. Juga perlu langkah preventif sebagai upaya mempersempit ruang si koruptor dengan cara pilkada tanpa koruptor.  @dng