LENSAINDONESIA.COM : Ratusan massa dari kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Kerukunan Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Jombang mendatangi Pendopo Pemkab Jombang, Selasa (20/9/2016). Mereka memprotes pernyataan anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan yang dianggap mempersempit kewenangan kades soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Mereka berangkat dari desa masing dengan menggunakan mobil siaga desa (MSD) yang di parkir di alun alun setempat dan saat tiba di pendopo, mereka melakukan orasi secara bergantian.

Eko Ariyanto, Koordinator aksi FKKD (Forum Komunikasi Kepala Desa) mengatakan, kepala desa dan perangkat se jombang menggelar apel di alun-alun sebagai sikap bersama dalam menyikapi tindakan anggota DPR RI Komisi II, Arteria Dahlan yang telah ikut campur dalam polemik perangkat desa di Kabupaten Jombang.

Dia menyebut jika Arteria Dahlan telah berupaya mendukung perangkat desa yang sudah diberhentikan oleh kepala desa, yang sebenarnya bekerja berdasar pada undang-Undang yang berlaku. “Pernyataan Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah dinilai berusaha mendukung mengangkat kembali perangkat yang sudah habis masa jabatannya, ” ungkapnya.

Ia menjelaskan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat mutlak ada ditangan kepala desa. “Kami akan melaporkan Arteria kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan juga akan melakukan audiensi dengan komisi II DPR RI menindak lanjuti aksi ratusan Kades dan perangkat desa ini,” imbuhnya.

“Kami mendesak agar pihak berwenang segera melakukan penindakan. Karena hal tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat dan juga telah memprovokasi,” tegasnya.

Usai berorasi melakukan orasi di alun alun setempat dan ditemui Bupati Jombang di depan pendopo. Barisan massa kepala desa dan perangkat desa tersebut membubarkan diri.

Sementara itu, Bupati Jombang, Nyono Suharli mendukung upaya yang dilakukan para kades dan perangkat desa. Kami mengetahui sudah ada langkah hukum terkait hal tersebut. Sebelumnya sudah ada proses hukum melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya dan MA (Mahkamah Agung). “Upaya hukum tersebut dimenangkan pihak kepala desa, dan hal tersebut sudah selesai,” pungkasnya. @Obi.