Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kocok ulang pejabat Pemkot Surabaya tunggu pengesahan OPD baru
Ketua DPRD Surabaya Armudji
HEADLINE JATIM RAYA

Kocok ulang pejabat Pemkot Surabaya tunggu pengesahan OPD baru 

LENSAINDONESIA.COM: Jabatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk enam bulan pertama di periode kedua sudah lama berlalu pasca pelantikan 17 Februari 2016 lalu. Belum ada sinyalemen kapan orang nomor satu dalam tubuh pemkot itu akan melakukan kocok ulang pejabat.

Mayoritas pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan pemkot tetap semenjak kepemimpinan Risma pada pemerintahan periode pertama. Bahkan ada beberapa posisi kepala SKPD yang sejak periode pertama hingga sekarang tetap dijabat pelaksana tugas (Plt).

Kendati demikian di internal pemkot sudah beredar kabar terkait personal pejabat pemkot yang bakal dipromosikan menempati posisi. Informasi yang diperoleh menyebut, salah satu pejabat yang dipromosikan adalah Kabag Humas M Fikser disebut-sebut bakal menduduku posisi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rencana pergantian Kadispendukcapil Suharto Wardoyo makin santer setelah Tri Rismaharini marah-marah terkait pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan bahkan disiarkan salah satu stasiun televisi swasta.

Untuk posisi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), serta Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Irvan Wahyu Drajat bakal didevinitipkan. Beberapa camat yang sudah lama memimpin wilayahnya disebut akan dirolling, tetap sebagian camat dan ada yang bakal ditarik ke pemkot.

Soal belum terlaksananya kocok ulang atau mutasi pejabat ditanggapi Ketua DPRD Surabaya Armudji. Menurutnya, mutasi akan dilaksanakan pasca terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. “Pembahasan Raperda OPD masih dilakukan Komisi A. Secepatnya diupayakan selesai, Oktober mendatang, sehingga bisa sekalian menjadi cantolan mutasi,” kata Armudji.

Sekretaris Pansus Raperda OPD sekaligus ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, pembahasan raperda ditarget kelar awal Oktober. “Setelah itu diajukan ke gubernur dan dievaluasi dalam waktu 15 hari. Jadi akhir Oktober diharapkan mutasi sudah bisa dilakukan karena pembahasan APBD 2017 baru bisa dilakukan setelah terbentuk Organisasi Perangkat Daerah baru,” kata Herlina.@iwan

Baca Juga:  Atlet balap sepeda Jatim juara umum CCI Series 2019