LENSAINDONESIA.COM: Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah bahwa era pemerintahahnya telah menghilangkan dokumen hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Said Thalib. Dokumen tersebut, menurut SBY, sudah diserahkan kepada pemerintahan Jokowi –pengganti pemerintahannya– beserta seluruh
dokumen kenegaraan yang lain.

Walau demikian, SBy mengatakan, pihaknya berupaya untuk menelusuri kembali. Bahkan, sejak ramainya isu tuduhan dokumen hasil temuam TPF dihilangkan pemerintahan SBY, menurut SBY, pihaknya juga mengadakan pertemuan dengan para
mantan pejabat KIB (Kabinet Indonesia Bersatu).

“Saya memilih untuk tidak reaktif dan tidak mau saya menjawab asal-asalan. Saya memilih bersama dengan mantan pejabat terkait yang dulu bertugas bersama saya, untuk mempersiapkan jawaban yang lengkap dan utuh,” kata SBY, didampingi beberapa mantan pejabat Kabinet Indonesia Bersatu era pemerintahannya dalam jumpa pers di
Cikeas, Selasa (25/10/2016).

Diketahui, aktifis HAM Munir Said Thalib dibunuh saat melakukan perjalanan dengan pesawat Garuda dari Indonesia menuju Amsterdam, pada 7 September 2004.

SBY dengan ekspresi serius, menegaskan, pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir merupakan kejahatan serius bahkan mencoreng demokrasi di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat di tanah air dan dunia. Pemerintahannya, kata SBY, tidak hanya serius membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap kasus itu dengan dikeluarkannya surat kepetusan presiden.

Bahkan, menurut SBY, pemerintahannya juga sudah menindaklanjuti hasil temuan TPF dan memerintahkan penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. “Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah yang juga serius,” kata SBY.

SBY juga menyambut baik Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus Munir jika kasus ini dianggap masih belum tuntas.

“Saya mendukung langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakkan hukum ini, jika memang ada yang belum selesai,” kata SBY.

Sebelumnya, sepekan ini beredar tuduhan bawah dokumen temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktifis HAM Munir hilang di masa pemerintah SBY. Akibatnya, tindak lanjut dari penanganan kasus Munir ini terhenti. Tudingan ini muncul, merespon adanya putusan Komite Informasi Publik (KIP) bahwa Pemerintahan Jokowi berkewajiban untuk membuka kepada publik terkait dokumen hasil temua TPF yang dilakukan di masa pemerintahan SBY.

Bahkan, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Jaksa Agung agar menindaklanjuti kasus tersebut, dan menanyakan kepada mantan Presiden SBY. “Sehingga bia ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum baru,” kata Juru Bicara Istana, Johan Budi.

SBY dalam penjelasannya di Cikeas, ia pun minta kepada mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk membacakan kronologi secara lengkap bagaimana pemerintahannya menangani kasus pembunuhan Munir sebagai tindak lanjut dari hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan presiden yang ditandatanganinya tertanggal 22 Desember 2004. @licom_09