Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Fraksi Gerindra DPR RI: Surat edaran Polrestabes Surabaya melanggar UU
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Nizar Zahro. Foto: Istimewa
DKI

Fraksi Gerindra DPR RI: Surat edaran Polrestabes Surabaya melanggar UU 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menilai surat edaran yang dikeluarkan Polrestabes Surabaya untuk mengimbau Dinas Perhubungan agar tidak merekomendasi izin trayek sementara bagi angkutan umum/bus yang akan digunakan untuk mengangkut peserta unjuk rasa dengan tujuan Jakarta merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang.

Diketahui, Polrestabes Surabaya telah mengeluarkan surat imbauan nomor B/225/XI/2016/Lantas kepada ke Dinas Perhubungan agar tidak memberikan rekomendasi izin trayek sementara bagi kendaraan angkutan umum/bus yang akan digunakan untuk mengangkut peserta unjuk rasa dugaan penistaan agama dengan tujuan Jakarta pada 2 Desember 2016.

“Surat yang diterbitkan Polrestabes melanggar UU yang diatasnya yakni UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi kita sarankan Polrestabes Surabaya agar menarik surat itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Menujuk UU 22/2009 ijin trayek dapat dicabut sepanjang memenuhi beberapa hal. Antara lain tidak lolos dalam uji KIR, pengendara tidak membayar pajak. Sementara dalam surat edaran izin trayek bakal dicabut bila mengangkut demonstran dari Surabaya ke Jakarta.

Padahal pencabutan izin trayek seperti hal tersebut tidak diatur dalam UU 22/2009. Nah Nizar menekankan jika surat pemberitahuan posisinya jauh di bawah UU.

“Tidak boleh dong, jangan sampai UU itu dikalahkan oleh peraturan di bawahnya. UU sebagai pedoman bagi pengusaha bus dan pengusaha bus juga tidak tahu mau mengangkut peserta demo atau tidak,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu berpandangan bila Polrestabes Surabaya sebagai aparat penegak hukum mestinya tidak menabrak UU di atasnya. Menurutnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak pula merugikan orang lain. Namun dapat ditempuh dengan cara persuasif, bukan justru menerbitkan surat yang bernada ancaman kepada pengusaha bus.

Baca Juga:  Kuasa hukum FWJ polisikan "debt collector" ACC Finance, kerahkan 15 orang resahkan warga di Depok

“Saya harap surat-surat yang dikeluarkan baik oleh Polrestabes Surabaya maupun Polres lainnya agat tidak melanggar UU di atasnya. Ada banyak pengusaha bus dan hak masyarakat untuk menaiki bus, dan kita tidak pernah tahu itu tujuannya untuk demo atau tidak,” pungkasnya.@dg