Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
DPRD Kota Kediri nyatakan penggusuran warga eks lokalisasi Semampir ditunda
Sejumlah warga gembira dengan putusan DPRD Kota Kediri yang menunda penggusuran wilayah eks lokalisasi Semampir. (LICOM/Andik Kartika)
HEADLINE JATIM RAYA

DPRD Kota Kediri nyatakan penggusuran warga eks lokalisasi Semampir ditunda 

LENSAINDONESIA.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri memutuskan Penggusuran warga Rw 5 Kelurahan Semampir ditunda, hingga ada putusan hukum tetap dari PTUN Jatim maupun Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Hal tersebut itu merupakan hasil dengar pendapat antara Pemkot Kediri dan warga RW 05 Kelurahan Semampir yang menempati lahan Eks Lokalisasi di DPRD Kota Kediri, Senin (5/12/2016). Selain soal penundaan penggusuran, Ketua Komisi B Nurudin Hasan juga membacakan empat poin keputusan rapat dengar pendapat. Yaitu penutupan praktek prostitusi mutlak dilakukan, dan jika ada yang melakukan prostitusi akan ditindak tegas. Kedua, Pemkot harus menunda penggusuran hingga poses hukum selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap

“Keputusan ketiga DPRD akan meninjau lokasi yang menjadi persoalan untuk melakukan pemetaan. Yang keempat, jika tetap dilakukan penggusuran oleh pemkot, harus dibentuk panitia khusus. Keputusan Ini dilandatangani oleh anggota Komisi A dan B serta Wakil Ketua Gus Muid.”kata Nurudin Hasan yang juga anggota Fraksi PKB.

Keputusan penundaan penggusuran itu disambut gembira oleh warga yang ikut hadir dalam hearing tersebut. Usai melakukan hearing seluruh anggota Komisi A dan Komisi B melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Eks lokalisasi. Lokasi yang disidak di antaranya SHP 52, 50 dan SHP 17. Bendera setengah tiang yang sempat berkibar di kampung itu telah diturunkan.

Kuasa Hukum warga RW 05 Kelurahan Semampir Supriyo mengatakan, poin yang penting dalam persoalan ini adalah mengapresiasi anggota DPRD Kota Kediri yang masih mau mendengarkan keluhan para warga. Yang kedua adalah pihaknya akan mengundurkan diri jika masih ada praktek prostitusi di tempat tersebut.

“Kami tim kuasa hukum akan bertindak tegas jika masih ada yang melakukan praktek prostitusi, bahkan kita akan mengundurkan diri jika ada bukti ada prostitusi dilokasi tersebut”tandasnya.

Pihak eksekutif yang hadir yaitu Sekkota Budwi Sunu, Kabag Hukum Maria Karangora, serta Kepala Dinsosnaker Kota Kediri Dewi Sartika. Ketiganya pelit komentar dan terkesan memilih bungkam terkait keputusan dari DPRD Kota Kediri itu dengan alasan masih akan dirapatkan lagi.@Andik kartika