LENSAINDONESIA.COM: Rencana pemerintah pusat mengalihkan fungsi 6 pabrik gula (PG) di Jatim jadi obyek wisata heritage mendapat tentangan keras DPRD Jatim. Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun menyebut, rencana itu sepihak dari pemerintah pusat. Pemprov sama sekali tiak pernah diajak koordinasi. Artinya, identik sengaja ‘menelikung’.

“Pabrik gula itu menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal petani tebu. Tentunya,  kewenangan Pemprov melindungi hajat hidup masyarakat Jatim, khususnya petani gula. Seharusnya pemerintah pusat koordinasi untuk ambil keputusan tersebut. Bukan seenaknya mengubah pabrik gula untuk wisata heritage,” tegas Agus Maimun penuh curiga saat dikonfirmasi LICOM, Kamis (5/1/2017).

Adanya rencana itu, lanjut dia, pemerintah pusat dinilai tidak serius untuk menata sistem pergulaan di Jatim. “Kalau bisa dikatakan ini sangat ekstrem. Pusat sekarang ini berupaya melakukan liberalisasi gula secara nasional,” cetus politikus PAN ini. Artinya, identik ‘pemberangusan’ petani tebu.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah pusat koordinasi dengan Pemprov Jatim dan berupaya memperbaiki nasib pabrik gula di Jatim. Kenyataannya, justru menutup 6 PG di Jatim.

“Pemerintah pusat seharusnya mikir bagaimana nasib petani tebu dan infrastruktur pabrik gula di Jatim. Terus, mau dikemanakan lahan tebu di Jatim. Ini seharusnya bisa dipikir pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dia juga menyebut jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, tentu akan menambah daftar panjang kemiskinan di Jatim. “Gubernur Jatim itu berupaya maksimal pengentasan kemiskinan di Jatim. Dengan penutupan pabrik gula tersebut, tentunya menambah kemiskinan di Jatim di sektor petani tebu,” tukas Agus asal Dapil IX Tuban-Bojonegoro. @sarifa