LENSAINDONESIA.COM: Komisi D DPRD Jawa Timur menggelar hearing bersama sejumlah pihak mulai PU Bina Marga Jatim, Biro Administrasi Pembangunan hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal utama yang dibahas terkait kerusakan jalan nasional di sejumlah wilayah Jatim, khususnya sepanjang Jl Daendels di Desa Betoyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan Jl Kalianak Surabaya yang mengalami kerusakan sangat parah. Akibatnya, warga memberi sindiran dengan menyebut area jalan yang berlubang yaitu ‘Jeglongan Sewu’.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri meminta BBPJN VIII segera mengatasi persoalan kerusakan jalan nasional yang parah di Gresik tersebut. Deadline pengerjaan perbaikan jalan harus bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat.

“Kerusakan jalan ini harus segera diatasi, ini kan jalan nasional yang memang harus butuh penanganan cepat. Kalau perlu segera pengajuan kepada Kementerian agar hal ini menjadi prioritas karena keadaan kerusakan jalan yang sudah parah,” ujar Heri ditemui usai hearing di Ruang Rapat Komisi D DPRD Jatim, Kamis (5/1/2017).

Sementara Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan BBPJN VIII Yudi Widargo mengaku telah menganggarkan perbaikan jalan rusak di seluruh Jawa Timur sebesar Rp 1,3 triliun. Menurutnya, perbaikan jalan rusak di seluruh Jawa Timur akan mulai dilakukan pada akhir Januari 2017 sembari menunggu proses lelang usai. Saat ini difokuskan pada kerusakan jalan di Kecamatan Manyar, Gresik, Jln Kalianak Surabaya, Taman Waru Sidoarjo, dan di Trenggalek pasca terjadi longsor.

“Anggaran Rp 1,3 triliun inilah yang telah kami persiapkan di tahun 2017 untuk memperbaiki jalan nasional di Jatim yang rusak. Proses pengerjaannya nanti akan dilakukan pada akhir Januari 2017 ini,” katanya.

Pihaknya juga telah merinci ruas jalan di Kecamatan Manyar, Gresik kurang lebih 7 kilometer yang mengalami rusak parah. Kemudian Jl Kalianak Surabaya yang rusak 2,6 kilometer. Untuk Jalan Kalianak ini juga telah disiapkan anggaran perbaikan sebesar Rp 26 miliar. Sedangkan, Jl Waru-Taman, Krian, juga telah disediakan anggaran Rp 25,3 miliar untuk jalan rusak sepanjang 2 km.

“Berdasarkan survey yang kami lakukan, kerusakan itu baru 1,1 kilometer di Jl Kalianak. Tetapi, kali ini sangat berkembang banyak menjadi 7 kilometer. Nah, kami baru menganggarkan hanya Rp 14 miliar. Jadi, kami hanya bisa memperbaiki yang 1,1 kilometer saja,” jelasnya.

Ditanya solusi, Yudi mengaku sedang mengupayakan untuk meminta kembali anggaran ke pusat untuk memenuhi kerusakan jalan yang belum tersentuh. “Saat ini Kepala BBPJN VIII bertemu dengan Kementerian PUPR dan sekaligus meminta kembali anggaran yang kurang tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan, Anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil menanyakan pola kerja BBPJN VIII dalam menangani jalan rusak. Pasalnya, proses penanganan jalan nasional yang rusak terkesan lambat dan tidak serius. “Artinya, kami melihat kinerja BBPJN tidak serius dalam menangani jalan rusak. Tolong hal-hal seperti itu kalau sudah demo warga itu seakan-akan yang salah bupati dan dewannya. Padahal kami tidak henti-hentinya menyuarakan masalah tersebut,” cetus politisi Partai Demokrat ini.

Bahkan, Samwil juga meminta BBPJN VIII mulai saat ini melakukan pengawasan ekstra ketat mengingat kendaraan bermotor yang melintasi jalan tersebut tonase cukup berat. “Kami minta tonase mulai sekarang dibatasi dan disesuaikan dengan izinnya,” tukasnya.@sarifa