Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemred Sinyal: Digital economy-nya Pemerintah ‘omdo’, tanpa tata ulang jaringan pita lebar
Ilustrasi digital economy. @foto:ist
TECHNO

Pemred Sinyal: Digital economy-nya Pemerintah ‘omdo’, tanpa tata ulang jaringan pita lebar 

LENSAINDONESIA.COM: Digital Economy kini menjadi salah satu slogan yang terus didengungkan pemerintah. Salah satu yang menjadi bidikannya, bagaimana industri kreatif berbasis konten dan aplikasi hingga keterampilan digital (digital skill) jadi salah satu nilai yang diharapkan dapat kompetitif dengan negara lain.

Dengan keunggulan itu, tentu harapannya ekonomi digital akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang.

Karena itu, baru-baru ini diadakan diskusi oleh Indonesia Technology Forum dengan mengambil tema “Pentingnya Sinergi Antar Operator untuk Mendukung Terwujudnya Ekosistem Digital”.

Diskusi ini menghadirkan pembicara Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Pambagio selaku pengamat Kebijakan Publik, dan Nonot Harsonoselaku selaku pengamat telekomunikasi sekaligus Chairman Mastel Institute, serta dimoderatori Mochamad Hendrowijono selaku wartawan senior Kompas yang saat ini menjabat Pemimpin Redaksi Tabloid Sinyal.

Menurut Nonot Harsono, bahwa Digital Economy tidak mudah langsung dilaksanakan layaknya membalik telapak tangan. Tetapi, harus muncul dari pemerintah hingga dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai agar ekonomi digital terus tumbuh.

“Segera tata ulang kebijakan jaringan pita lebar,“ kata Nonot Harsono, akademisi telekomunikasi sekaligus chairman Mastel Institute. Artinya, jika hal ini tidak segera dilakukan dipastikan slogan digital economy mentok ‘omdo’ atau ‘omong doang’.

“Ketika Indonesia masuk ke jaringan 5G, tantangan yang akan muncul adalah bagaimana menata jaringan backbone, backhaul, dan access dengan tepat sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan dengan maksimal,” ungkap Nonot.

Sementara itu, Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik berpandangan, bahwa industri telekomunikasi sangat dinamis mengkritik regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan teknologi seluler.

“Yang harus dilakukan oleh Revisi UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan atau segera sahkan Perubahan PP No.52 dan 53 tahun 2000,” ujar Agus.

Baca Juga:  Timnas Indonesia U-19 hadapi China di GBT, suporter diimbau tak bawa flare

Menurut Agus, Kemenkominfo harus dapat melindungi dan melayani kebutuhan publik serta dapat menciptakan iklim usaha telekomunikasi yang penuh kepastian agar produk-produk kompetitif.

Agus juga mengkritik bahwa persoalan kebijakan publik semestinya tidak berpihak dengan dalih nasionalisme karena notabene tidak ada operator telekomunikasi seluler yang dimiliki Indonesia.

“Agar dua aturan yang mengatur bisnis telekomunikasi itu dapat berjalan dengan baik, perlu ada koordinasi antar kementerian/lembaga dengan implementasi melalui sistem online sehingga menekan kebijakan dapat transparan dan akuntabel,” saran Agus.

Mengenai tantangan bisnis yang semakin terbuka saat ini dan masa datang, kembali Nonot menilai bahwa tantangan terbesar adalah disharmoni sehingga boros investasi. Network sharing contohnya dapat menekan resiko ini sehingga wilayah yang kurang layak secara investasi dapat menjadi layak.

“Kebijakan cost-sharing melalui beragam infrastructure sharing menjadi jawaban agar pemangku kepentingan (stakeholder) industri telekomunikasi dapat semakin sehat berkompetisi. Toh, cost-sharing yang dapat diartikan sebagai gotong royong dapat terlihat di industri telekomunikasi yakni setiap tahun terhimpun dana iuran kontribusi USO sekitar Rp 2 Triliun dari para penyelenggara telekomunikasi.

Artinya, dengan kata lain,cost-sharing ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dengan skema win-win solution,” jelas Nonot.

Ditambahkan Tulus Abadi selaku Ketua YLKI bahwa apabila dari sisi regulasi dan penerapan cost sharing itu dapat berjalan, efisiensi yang akan terjadi. Ujung-ujungnya adalah kepentingan konsumen terpuaskan.

Menurut Tulus, kesenjangan layanan operator di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa harus dipersempit.

“Tujuan akhirnya adalah meratanya layanan seluler baik suara maupun data di seluruh Indonesia sehingga semua masyarakat dapat merasakan mafaatnya, Artinya, masyarakat yang akan diuntungkan bila pelaku bisnis telekomunikasi dapat berkompetisi dengan sehat dan dengan regulasi yang memihak kepentingan seluruh masyarakat,” tuturTulus. @Rudi

Baca Juga:  Ketua KSP Nasari: "Dekopin perlu direvitalisasi agar sesuai UUD 45!"