LENSAINDONESIA.COM: Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama dengan Dewan Pers untuk menertibkan media online tidak boleh didasari niat membatasi kritik kepada pemerintah.

Tanggapan ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Akhmad Munir yang mengatakan, jika secara aturan perusahaan pers terpenuhi, kompetensi wartawan, dan produk beritanya sesuai kaidah jurnalistik maka harus didukung meskipun mengkritik pemerintah.

“Tapi kalau upaya penertiban hanya semata-mata membatasi kebebasan pers ya kita akan menentang,” tegas Akhmad Munir kepada Licom, Senin (9/1/2017).

Meski begitu, pihaknya mengakui upaya pemerintah untuk menertibkan media online yang akhir-akhir ini banyak menyebarkan berita hoax patut diapresiasi. Pihaknya menganggap perkembangan berita online yang perusahaannya tidak jelas menjadi persoalan besar dunia pers saat ini.

“Saya menganggap itu upaya cukup bagus dari pemerintah untuk menertibkan media online yang menyebarkan berita bohong dan meresahkan masyarakat,” tambah Kabiro LKBN Antara Jatim ini.

Karena itu pihaknya meminta kepada pengelola media online untuk mematuhi aturan yang berlaku dan regulasi yang diatur Undang-Undang Pers. Di antaranya harus berbadan hukum, dan sudah melalui proses administrasi mendaftar di Dewan Pers.

“Setelah itu mereka harus patuh terhadap etika dan aturan yang berlaku dalam membuat produk jurnalistik. Monggo kepada teman-teman pengelola media untuk mematuhi aturan dan terdaftar di Dewan Pers,” tambahnya.

Sebelumnya, Dewan Pers akan memberikan barcode kepada media-media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers guna memudahkan masyarakat membedakan media mainstream dengan media abal-abal yang kerap menyebarkan berita hoax.

Barcode itu yang akan ditempelkan pada media cetak dan online, dapat dipindai dengan telepon pintar yang akan terhubung dengan data Dewan Pers. Disana akan menampilkan penanggung jawab media maupun alamat kantor media tersebut. @wan