LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPRD Katingan, Ignatius Mantir, menjelaskan rencana pemakzulan Bupati Ahmad Yantenglie yang tertangkap basah tengah berselingkuh dengan isteri polisi. Ignatius mengatakan Yantenglie tidak hanya telah melanggar hukum positif di Indonesia tetapi juga mencoreng etika dan moral.

“Kita memandang bahwa beliau sudah melanggar sumpah janjinya karena di UU 23 pasal 78 itu sudah jelas,” ujar Ignatius, Minggu (15/1/2017).

Dia mengingatkan UU Pemda sudah menyebut ada tiga hal yang bisa membuat seorang kepala daerah dinonaktifkan. Yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. “Mengapa dia diberhentikan, karena ada di pasal 78 itu. Sekarang dia sudah melanggar di poin F, dia melakukan perbuatan tercela di masyarakat,” kata Ignatius.

Padahal, sebagai seorang kepala daerah Yantenglie harusnya memberi teladan pada masyarakat. Adapun kasus yang membelitnya justru menunjukkan hal sebaliknya.

Tentang perwakilan DPRD yang datang ke Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) beberapa waktu lalu, Ignatius menegaskan bukan bentuk intervensi sehingga pemakzulan Bupati Yantenglie dapat dilakukan.

“Perwakilan yang datang ke Polda Kalteng, karena yang tangani kasus Polda. Tetapi kita di sana hanya sekedar minta kebenaran, tidak ada bahwa Bupati Yantenglie itu ditetapkan tersangka,” ucapnya.