Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Indonesia unggul Economy digital 2020, harus lewat penguatan pengusaha lokal
Menteri Infokom Rudiantara dan para pembicara seminar economy digital. @foto:ist
Bisnis

Indonesia unggul Economy digital 2020, harus lewat penguatan pengusaha lokal 

LENSAINDONESIA.COM: Indonesia Technology Forum (ITF) menggelar Seminar Awal 2017  bertema “Indonesia Digital Economy Forecast 2017: Sinergi Pelaku Industri Telko Untuk Peningkatan Efisiensi dan Daya Saing Ekonomi Indonesia”.

Seminar diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta itu, meski berlangsun Selasa lalu (16/01/2017), namun hingga Kamis  (19/01/2017) isu yang muncul masih jadi gunjingan hangat di dunia digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  Rudiantara menyatakan agar negara bisa memiliki daya saing maka ekonomi harus efisien dan digitalisasi adalah kuncinya.

“Selama ini kontribusi dari sektor komunikasi dan informasi menyumbang sekitar 4% dari GDP. Tahun depan mudah-mudahan akan semakin besar,” kata Menteri, yang mantan Dirut Indosat ini saat membuka seminar, dan disambut tepuk tangan peserta. Seminar menghadirkan pembicara dari pemerintah, operator, vendor ponsel serta pengamat sosial.

Menkominfo menyampaikan optimistisnya, tahun 2020 sekitar 10-12% digital economy akan disumbang oleh sektor digital baik device, network, aplikasi hingga penyiaran digital.

“Agar target itu tercapai, perlu upaya-upaya yang tidak biasa agar industri telekomunikasi tumbuh sehat. Harga dapat turun, pengguna makin banyak karena tarif makin terjangkau,” katanya sumringah.

Pada kesempatan yang sama, M Rudy Salahuddin selaku Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Ekonomi menyebut bahwa untuk mencapai visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar digital di Asia Tenggara 2020 fokusnya adalah pada penguatan pelaku usaha lokal.

“Sejumlah program prioritas kami siapkan seperti pertumbuhan e-commerce, industri kreatif, keuangan inklusif, UMKM Go Digital dan penguatan perusahaan pemula (start up),” katanya.

“Sejumlah tantangan butuh diselesaikan dengan sinergi berbagai pihak seperti meratanya akses internet kecepatan tinggi dan literasi teknologi informasi dan komunikasi agar cerdas memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan.” ungkap doktor lulusan George Washington University ini.

Baca Juga:  Segera! Sisternet bakal bikin aplikasi jualan online maksimal

Ditambahkan anggota Wantiknas (Dewan TIK Nasional) Garuda Sugardo, bahwa salah satu yang menjadi perhatian pihaknya adalah penerapan smart city. Masalah smart city di berbagai kota di Indonesia adalah perlu ada standar yang disepakati dalam penerapan kota cerdas.

“Dalam pengembangan ekonomi digital, alangkah baiknyta bila ada keberpihakan industri pada pengembangan infrastruktur dalam negeri,” kata Garuda.

Sementara dari sisi jaringan, menurut Dany Buldansyah selaku Deputi CEO sekaligus Sekjen ATSI ada beberapa kendala yang membuat industri telekomunikasi khususnya operator sulit bergerak. “Tingginya biaya infrastruktur dalam memberikan data yang berkuatlitas dan harga terjangkau ke masyarakat,”ungkapnya.

Sedangkan dari sisi penyediaan peranti (device), Lee Kang Hyun, Vice President Samsung Indonesia mengatakan bahwa sinergi dari pemerintah selaku regulator, operator, dan penyedia ponsel seperti pihaknya harus berjalan dengan baik.

“TKDN pada 4G mendorong penetrasi 4G hingga mencapai 72% di akhir tahun 2016. Jadi, artinya kini semakin banyak ponsel 4G yang berada di konsumen,” katanya.

Pendapat itu diamini oleh Tjandra Lianto, Marketing Director Advan bahwa pihaknya terus menerus mencari insight dari konsumen untuk memproduksi ponsel sesuai kebutuhan konsumen. “Ekosistem digital harus diciptakan dengan citarasa lokal dan membumi,” katanya.

Dari sisi kebijakan, menurut M.Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, pihaknya menggarisbawahi bahwa di industri telekomunikasi tarif atau harga ke konsumen jadi sinyal apakah industri punya kecenderungan praktek-praktek bisnis yang melanggar aturan.

“Concern kami saat ini yang harus diselesaikan adalah tarif interkoneksi, tarif off-net, frekuensi and network sharing,” ungkap serius Ketua KPPU.

Tentang sinergi industri telekomunikasi ini, pendapat Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik adalah bagaimana mendorong PP 52 dan 53 segera disahkan karena tata kelola teknologi telekomunikasi saat ini tidak dapat didekati dengan aturan yang lama.  “Perlu didorong ke pemerintah agar PP ini segera disahkan,” tandasnya.

Baca Juga:  Prof Chairul Saleh dilantik jadi Rektor Undar, mahasiswa serahkan surat minta segera wisuda

Dan, terakhir dalam pandangan Nonot Harsono selaku akademisi sekaligus Chairman Mastel Institute, bahwa network sharing dalam sebuah bisnis telekomunikasi adalah keniscayaan.

”Yang perlu dibutuhkan sekarang adalah competitive culture yang memungkinkan industri telekomunikasi bergerak dinamis di masa depan,” tutur Nonot. @Rudi