Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
ICRJ sesalkan pembahasan revisi UU Terorisme dilakukan secara tertutup
Ilustrasi terorisme. (ISTIMEWA)
HEADLINE DEMOKRASI

ICRJ sesalkan pembahasan revisi UU Terorisme dilakukan secara tertutup 

LENSAINDONESIA.COM: Pembahasan Revisi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Sayangnya, sejak 10 Januari 2017 lalu, pembahasan yang dilakukan Pansus pada 13 Januari dilakukan tertutup.

“Bahkan menurut Sekretariat DPR Pembahasan RUU Terorisme sampai dengan akhirnya, akan tetap tertutup,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono di Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Menurutnya Supri, tertutupnya pembahasan sebuah RUU bakal menutup akses publik atas informasi dalam pembahasan RUU. Tak saja dalam pembahasan, idealnya dokumen resmi pembahasan daftar inentarisasi masalah menjadi sulit diakses publik.

Padahal berdasarkan hasil monitoring ICJR, DIM dari 10 fraksi telah diserahkan ke pemerintah di penghujung 2016. Dikatakan SUpri, DIM RUU tersebut sebanyak 112 nomor. Menurutnya dengan tidak adanya ukuran dalam menjustifikasi alasan pembahasan RUU terorisme menjadi tertutup.

“Masalah terbuka atau tertutupnya rapat di DPR memang telah diatur dalam Tata Tertib DPR. Namun pembahasan tertutup yang disertai dengan terbatasanya informasi pembahasan hasil pembahasan, justru menimbulkan banyak pertanyaan atas Pembahasan RUU Terorisme ini,” jelasnya.

Menurutnya pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipastikan bakal menutup akses informasi bagi masyarakat. Sejatinya pembahasan sebuah RUU dilakukan secara terbuka dan transparan. Tujuannya, agar masarakat dapat pula melakukan pengawalan.

“Pembahasan RUU secara tertutup justru menutup hak-hak masyarakat untuk memantau pembahasan RUU ini,” ujarnya.

Menurutnya dari aspek muatan materi RUU Terorisme mestinya pembahasan dilakukan terbuka secara transparan. Pasalnya dibahas oleh banyak pihak. Termasuk seluruh warga negara Indonesia yang bakal tekena dampak atas hasil pembahasan RUU tersebut.

ICJR, kata Supri, sudah berlang kali menyorot beberapa muatan krusial pasal dalam RUU Terorisme. Antara lain persoalan penguatan hak-hak korban aksi terorisme dalam RUU tersebut.

“Dengan pembahasan yang tertutup ini akses korban dan masyarakat atas informasi mengenai hak-hak mereka dalam RUU ini berpotensi tercederai,” pungkasnya.‎@dg