LENSAINDONESIA.COM: Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kampanye tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain. Hal ini terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia,

“Proses kampanye harus beretika dan berbudaya Pancasila dan apabila ada demonstrasi selama minggu tenang yang bernuansa politis, maka Bawaslu harus berani menegakkan peraturan. TNI dan Polri akan mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Bawaslu,” katanya pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, hal tersebut perlu disampaikan karena indikasi-indikasi pada saat minggu tenang, akan ada demonstrasi besar-besaran. “Dalam demo tersebut akan mengharamkan memilih pemimpin yang bukan seiman, ini merupakan benih-benih untuk kembali kepada Piagam Jakarta,” ucapnya tanpa menyebut pihak yang dimaksud.

Namun, sebelumnya Front Pembela Islam (FPI) sendiri sudah pernah menyatakan akan mengerahkan massa pada 11 Februari mendatang untuk menggelar doa bersama. Padahal, coblosan Pilgub Jakarta akan berlangsung pada 15 Februari. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan sendiri sudah bersiap membubarkan aksi bila bermuatan politis.

Lebih lanjut, Panglima mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka pelaksanaan pengamanan menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini karena TNI dan Polri memiliki satu visi dan misi yang sama yaitu bagaimana Indonesia ini bisa aman dari ancaman yang merongrong bangsa Indonesia.

“Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam, Danrem dan Dandim, untuk membantu secara penuh apabila Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” ujar Panglima TNI.

Adapun jumlah personel yang dikerahkan, Jenderal Gatot menyatakan hal itu tergantung kekuatan yang diminta Polri. TNI akan selalu siap dan mendukung sepenuhnya termasuk menyiapkan pasukan cadangan, sesuai situasi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang diikuti sekitar 2.000 peserta, terdiri dari KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Pemprov, Pemkab dan TNI – Polri, dihadiri pula oleh Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.@licom