LENSAINDONESIA.COM: Peristiwa kemarahan Bos PT Freeport, Chappy Hakim ditujukan kepada Anggota DPR RI saat dengar pendapat di Gedung terhormat DPR, Kamis lalu (9/02/2018), masih terus mengundang reaksi pro kontra banyak kalangan. Reaksi keras pun tdak hanya wakil rakyat di Parlemen Senayan yang geram, kalangan praktisi komunikasi publik juga menyoroti tajam.

“Presdir PT Freeport Indonesia berlebihan, beliau bentak dan
tunjuk-tunjuk anggota DPR RI. Kejadian ini saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI. Ini dihadapan orang banyak, di kantor DPR, bukan di kantor PT Freeport,” ungkap Hariqo Satria Wibawa Direktur Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, di Jakarta dalam keterangannya kepada LICOM, Sabtu (11/02/2017).

Chappy, menurutnya, lupa, kalau DPR RI mewakili rakyat. “Selama ini, kita banyak terinspirasi dengan tulisan-tulisan Pak Chappy di berbagai media, kita tentu kaget dan menyayangkan kejadian ini,” kata Hariqo.

“Beliau sudah minta maaf, kita apresiasi. Namun arogansi perusahaan ini tidak boleh terulang, baik dalam perkataan, perbuatan maupun kebijakan,” tambahnya.

Freeport itu, ditegaskan Hariqo, Perusahaan Tambang asal Amerika Serikat, tidak hanya arus taat aturan, namun harus menjunjung tinggi etika jika berusaha disini. Pemerintah Indonesia jangan minder apalagi kalah dalam bernegosiasi dengan Freeport.

Oleh sebab itu, Hariqo mengritisi seraya mengingatkan; Pertama, bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Freeport dengan DPR RI dapat disaksikan secara langsung oleh rakyat Indonesia.

“Agar terang, apa sebenarnya untung rugi kita kasih izin Freeport berusaha di Indonesia ini. Jika untung, lebih banyak untung mana, mereka atau NKRI ini? Saya yakin hampir semua orang tidak tahu ini.”

Kedua, kata Hariqo, kerugian negara akibat korupsi itu besar, tapi kerugian negara akibat kalah dalam berdiplomasi, bernegosiasi itu jauh lebih-lebih sangat besar. Oleh karena itu, selain melawan korupsi, kita juga harus fokus mencegah terjadinya kekalahan
dalam negosiasi.

“Jangan sampai perjanjian Indonesia dengan negara lain, atau pihak swasta itu manis di awal, pahit setelahnya. Maksudnya, seakan perjanjian itu menguntungkan Indonesia, padahal hanya 5-10 tahun, tapi setelahnya merugikan Indonesia selama-lamanya hingga anak cucu kita,” kata Hariqo.

Ketiga, lanjut Hariqo, mengapresiasi sebesar-besarnya sikap kritis Anggota DPR, Muktar Tompo, dan mengapresiasi sebesar-besarnya permintaan maaf Chappy Hakim. “Namun, kami menyayangkan pihak-pihak, apalagi anak bangsa Indonesia yang malah membela PT Feeport.”

Keempat, kata Hariqo lagi, Pemerintah dan siapa pun juga harus menangkap semangat zaman, sekarang semangatnya anak-anak muda Indonesia ini adalah melihat Indonesia ini berdaulat.

“Itu sebab, ketika Bu Susi Pudjiastuti berani mengusir kapal-kapal asing, ia dengan cepat memenangkan hati dan pikiran kaum muda. Anak-anak muda kreatif di dalam dan luar negeri yang jiwanya bebas, tidak suka melihat pemimpin yang terlalu kompromis dan bertekuk lutut terhadap asing. Termasuk dengan Freeport,” tandas Hariqo.

Kelima, menurut catatan Hariqo, Kebhinekaan dan Kedaulatan bagaikan dua sisi mata uang, ia berjalin berkelindan, tak bisa dipisahkan. Bicara kebhinekaan, sebaiknya diteruskan dengan juga bicara kedaulatan.

“Mari Pertahankan, perjuangkan kebhinekaan dan kedaulatan,” pungkas Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diploma. @licom_09