LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan kebijakan pemerintah dengan menaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tinggi di Jakarta mengakibatkan masyarakat DKI tak dapat memiliki hunian di pusat kota.

Selain itu sektor properti hunian di Jakarta menjadi produk modal dengan cara melakukan harga hunian properti oleh para mafia pengembang.

“Yang berakibat tingginya nilai harga properti di kota, lalu akibat bunga pinjaman kredit perbankan untuk properti yang sangat tinggi diatas 12 % dibandingkan negara negara di ASEAN ,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Selain itu tingkat kenaikan pendapatan masyarakat kian menurun akibat tergerus dengan inflasi dan nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya hancurnya idustri bahan baku untuk sektor properti yang 70 persen belum local content alias masih harus impor,seperti furniture, besi dan lainnya.

“Jika generasi millennium tidak mampu membeli hunian di kota akibat pendapatannya yang hanya naik 10% pertahun dan kenaikan harga tanah hingga 15% hingga 20% akibat permainan mafia pengembang itu menunjukan kalau pemerintah Joko Widodo sudah gagal menciptakan kenaikan masyarakat kelas menengah di perkotaan,” ujarnya.

Terlebih buruh yang pendapatannya berdasarkan upah minimum regional (UMR) hanya naik berdasarkan nilai inflasi. Akibatnya mereka tak pernah bermimpi memiliki hunian tinggal di kota.

“Paling mampunya di rumah kontrakan petakan itupun patungan, sudah jelas Joko Widodo gagal total,” ujarnya.

Ia menilai langkah yang mesti dilakukan pemerintah dengan cara menciptakan kota-kota Industri dan kota-kota satelit di daerah-daerah dengan fasilitas Ibukota. Selain itu melalui sistem kepemilikan tanah yang lebih baik. Sehingga nantinya dapat membuka lapangan kerja baru dan generasi milenium memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang meningkat. Secara otomatis akan menciptakan penurunan harga hunian di ibukota.

“Kalau dengan mengunakan cara cara pengelolaan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah tidak jelas untuk menyediakan hunian murah dikota, maka generasi milinium tidak akan pernah bisa memiliki hunian di kota,” pungkasnya.@dg