LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2/2017) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkap jika demokrasi Indonesia sudah kebablasan dan terlalu bebas.

“Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Penyimpangan praktek demokrasi itu, lanjut Presiden, mengambil bentuk nyata, seperti politisasi suku, agama, dan ras. Selain itu, bertebarannya kebencian, fitnah, kabar bohong dan saling menghujat bisa membawa negara ini terpecah belah.

Tetapi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan apa yang dihadapi Indonesia saat ini adalah sebuah ujian yang jika dilalui dengan baik maka menjadikan negara ini tahan uji. Kuncinya, dalam demokrasi yang kebablasan, menurut Presiden Jokowi, adalah penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan agar tenaga pikiran tidak digunakan hal-hal seperti itu dan akhirnya lupa mensejahterakan rakyat.

“Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus-menerus berurusan dengan hal-hal dalam, seperti dalam 4-5 bulan ini, yang kita hadapi, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan masalah ekonomi kita,” tegas Presiden Jokowi.

Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura itu juga dihadiri oleh Presiden RI keenam Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP, Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua DPR selaku Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua MPR RI selaku Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Keta Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar.@licom