LENSAINDONESIA.COM: Penyelenggaraan Pilgub 2017 di tujuh provinsi masih memiliki
catatan buruk terkait teknis penggunaan hak pilih oleh pemilih. Provinsi Banten sebagai juara dalam hal pemilih, ternyata tidak mampu menggunakan hak pilih secara benar.

“Angka 124.420 suara yang tidak sah mengungkapkan, betapa peliknya masyarakat untuk memberikan hak pilih, namun tidak paham bahwa cara penggunaannya malah berakibat tidak diakui sebagai suara,” ungkap Andrian Habibi, Koordinator Kajian KIPP Indonesia Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam siaran persnya diterima LICOM, Jumat (24/02/2017).

Pemilih yang suaranya tidak sah akibat gagal paham itu juga terjadi di Pilgub DKI Jakarta. Sebagai provinsi pusat peradaban dengan kemungkinan paling kecil tingkat ketidakpahaman penggunaan hak pilih, ternyata masih banyak pemilih yang salah menggunakan hak pilih. Ada 69.224 suara hangus karena salah menggunakan hak pilih.

Praktis, untuk Pilgub Jakarta yang menjadi konsen publik nasional, akibat pemilih gagal paham itu, suara yang hangus dipastikan merugikan baik pasangan Ahoh-Djarot maupun Anies-Sandiaga Uno yang lolos masuk Pilgub putaran kedua. Dipastikan, suara yang hangus seharusnya menambah perolehan suara masing-masing.

Dalam data di website/portal KPU RI membuktikan KPU DKI Jakarta terlalu sibuk bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih, namun lupa untuk memahamkan masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara benar. Dan, kondisi error ini tentu jadi tanggungjawab KPU.

Begitu juga dengan Aceh, Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat. Dengan demikian, KIPP Indonesia menghimbau kepada pihak-pihak untuk melihat data “suara yang tidak sah” secara teliti.

KIPP menilai angka partisipasi dan sengkarut menang kalah masih menimbulkan kelalaian dalam mengajarkan pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan baik. Selain itu, Pasangan Calon beserta tim kampanye juga salah, jika paslon mau marah, angka “suara yang tidak sah” bisa saja itu adalah pemilih yang mendukung paslon yang kalah.

Disini penting kata “pendidikan pemilu dan politik” oleh partai politik kembali disuarakan.

Selain itu, melihat data di tujuh pilgub yang diselenggarakan pada tahun 2017. KIPP menilai keinginan para politisi untuk memaksakan e-voting bagaikan jauh panggang dari api. Bayangkan tingginya suara yang tidak sah padahal hanya dengan cara mencoblos belum bisa ditekan. Apalagi dengan cara e-voting yang bisa saja terjadi kecurangan dari pihak-pihak tertentu karena pemilih tidak tahu bagaimana cara memberikan hak pilih yang benar dengan alat e-voting.

Khusus KPU Jakarta, KIPP Indonesia menyarankan agar setiap sosialisasi dengan pihak manapun untuk mengingatkan cara menggunakan hak pillih dengan benar. Ingat, kontestasi politik di putaran kedua hanya menyisakan dua pasangan calon, yakni pasangan Ahok-Jarot dan Anis-Sandi.

Jangan sampai tensi amarah yang terlanjur meninggi akibat pembiaran oleh pemerintah yang tidak mampu hadir dalam kehidupan warga negara menjadi alasan untuk timbulnya kerusuhan.

KIPP Indonesia menyarakan agar KPU Jakarta memuat vidio sederhana cara memberikan hak pilih dengan benar. Kemudian dengan menggunakan notebook dan proyektor pinjaman ditembakkan ke dinding di lokasi TPS. Sehingga, pemilih bisa melihat tata cara pemilihan sebelum memberikan hak pilih.

Bila urusan kecil seperti ini pun harus diatur dalam teknis atau aturan atau wajib mengeluarkan pembiayaan atas nama pinjaman. Maka, demokrasi lokal di jakarta memang terlalu mahal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemilu.

KIPP Indonesia sebagai pemantau pemilu pertama di Indonesia, terus mengawal demokrasi sejak tahun 1996, kembali menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengirimkan laporan pemantauan atau kejanggalan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak di 101 daerah ke kontak : Presidium KIPP Indonesia : Kaka Suminta 085311189920; Jojo Rohi 081283888646; Girindra Sadino 081317469995 dan Koerniasih 081315885281atau ke email kippindonesia@gmail.com @licom_03