LENSAINDONESIA.COM: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi bantuan sosial (bansos) non tunai dengan Gubernur Jatim Soekarwo. Dipilihnya Jatim karena memiliki jumlah penerima bansos tertinggi. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) dengan total anggaran mencapai Rp 6 miliaran.

Khofifah mengatakan berdasarkan rekapitulasi bansos di Provinsi Jatim terkait PKH yaitu sebanyak 1.099.154 keluarga yang mendapat total bantuan sebesar Rp 2.077.401.060.000 di tahun 2017.

Sementara mengenai program Rastra pada tahun 2017, Jatim mendapat alokasi sebesar Rp 3.963.826.616.400 yang ditujukan kepada 2.889.929 keluarga. Sehingga total dari PKH dan Rastra mencapai alokasi cukup besar yakni senilai Rp 6.041.227.676.400. Data tersebut, belum termasuk data Kelompok Usaha Bersama (KUBE), lansia, disabilitas dan lain lain.

Terkait sistem penyaluran bansos dan subsidi non tunai akan dilakukan melalui sistem perbankan. Hal ini dinilai mempermudah penerima bantuan karena lebih tepat sasaran, sehingga meminimalisir kebocoran anggaran.

“Penyaluran melalui perbankan ini dapat memberikan edukasi bagi penerima bansos dan subsidi, sekaligus dapat menyatukan bansos dan subsidi dalam satu sistem perbankan Indonesia,” ujar Khofifah ditemui LICOM usai acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (2/3/2017).

Dijelaskan, model penyaluran bantuan non tunai bisa menghemat waktu dan biaya, serta menghilangkan potensi antrian dalam pembukaan rekening. Selain itu, penyaluran bantuan non tunai melalui perbankan akan memberi edukasi dan sosialisasi berkesinambungan antara kementerian, bank hingga masyarakat penerima.

“Melalui singkronisasi ini, kami juga berharap ada pengawalan dari pemerintah daerah, terutama disiapkan SDM pendampingnya. Maka, saya selalu menyampaikan SDM pendamping selalu diajak berkoordinasi. Kami harap daerah dapat sebagai frontliner bagi bupati/walikota dalam mengentaskan kemiskinan di Jatim,” katanya.

Sementara, Gubernur Jatim Soekarwo mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menyalurkan bantuan secara perbankan. Ini merupakan salah satu solusi tepat dalam setiap penyaluran bansos dan subsidi yang disalurkan secara non tunai.

“Sistem perbankan ini merupakan solusi terbaik melalui kerjasama antara Kemensos dan BNI. Solusi ini sangat tepat dilakukan, mengingat banyak kasus bansos yang dipotong disebabkan banyak pungutan liar di lapangan,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.

Tak hanya itu, penyaluran non tunai lewat bank merupakan proses pembelajaran (learning) yang luar biasa. Melalui perbankan, masyarakat diajak belajar kepada industri jasa keuangan yang sangat memberi manfaat bagi masyarakat.

Nantinya, program tersebut akan disenergikan dengan program dari Pemprov Jatim. Setelah masuk dalam perbankan BNI, langkah selanjutnya adalah menyediakan segala kebutuhan berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Salah satunya, ditujukan kepada penerima bantuan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Berdasarkan data, angka penduduk miskin di Jatim mengalami penurunan dari 12,05 pada Bulan Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016. “Penanganan kemiskinan harus ditangani dalam berbagai bentuk intervensi yang holistic integratif sesuai dengan tingkat jenis dan keparahan kemiskinan itu sendiri,” papar Soekarwo.

Di hadapan Mensos, Pakde Karwo mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian pada lansia usia lanjut hingga difabel. “Pemerintah harus hadir melalui program agar mereka tidak sepi disingkirkan oleh keluarganya. Rasa sepi, ini yang harus dikerjasamakan bersama instansi di bidang kesehatan,” imbuhnya.@sarifa