Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HNSI Jabar minta Permen yang rugikan nelayan ditinjau ulang
Ketua DDPD HNSI Jawa Barat Nandang A Permana, Sekda Provinsi Jawa barat Iwa Kartiwa serta Ketua DPP HNSI, Mayjen Laut Pur. Yusuf Solichien saat acara Silaturahmi Keluarga Besar Nelayan Jawa Barat dan rakor daerah DPD HNSI di Hotel Topaz jln DR.Djunjunan, Bandung. (LICOM/Arie)
HEADLINE PROOTONOMI

HNSI Jabar minta Permen yang rugikan nelayan ditinjau ulang 

LENSAINDONESIA.COM: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpuan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat menginginkan agar pemerintah menijau kembali Permen KP No.1 dan Permen KP No 2 tahun 2015 yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nelayan di Jawa Barat.

“Harusnya pemerintah menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Peraturan ini akan membuat banyak ribuan nelayan bahkan jutaan nelayan akan kehilangan mata pencaharaiannya,” kata Ketua DDPD HNSI Jawa Barat Nandang A Permana usai membuka acara Silaturahmi Keluarga Besar Nelayan Jawa Barat dan rakor daerah DPD HNSI di Hotel Topaz Jalan DR.Djunjunan, Bandung, Selasa (14/3/2017).

Nandang mengatakan, HNSI akan tetap mendorong kebijakan pusat maupun daerah. Namun dia meminta agar aturan itu lebih diperlunak demi kehidupan nelayan kecil.

“Minta supaya aturan diperlunak lagi lah. Kami setuju keberadaan kapal Pukat harimau harus hilang. Tapi jangan lantas kapal-kapal kecil lainnya juga dihilangkan, apalagi belum ada kajian untuk itu,” katanya.

Sehingga, sambung Nandang, tidak akan terjadi kesenjangan sosial. “Nelayan menginginkan kearifan lokal,” kata Nandang

Selain itu, bantuan pemerintah juga hendaknya tepat guna dan tepat sasaran. “Nelayan mancing jangan dikasih jaring, begitupun nelayan budidaya jangan dikasih perahu. Kebijakan itu harus bottom up jangan top down,” tandasnya.

Yang tak kalah penting, sambungnya, adalah kebijakan tentang perijinan bagi nelayan. “Untuk urusan surat-surat kapal nelayan, HNSI meminta agar kebiajakan itu diserahkan kepada DKP saja. Demikian pula untuk pusat dibawah KKP saja. Dishub kelautan urusan niaga saja lah,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rakor itu DPD HNSI jabar meluncurkan empat program. pertama percepatan pembangunan pelabuhan di wilayah pesisir jabar selatan yang berbasis kelautan, kedua percepatan pembangunan pelabuhan yang telah memiliki FS dan DED ketiga, Percepatan perawatan pelabuhan yang telah terbangun dan terakhir pesisir terang. @arie

Baca Juga:  Ini komentar Mentan terkait Indonesia akan barter sawit dengan beras dan gula dari India