Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Kisruh pembagian KIS, DPRD Jombang sidak ke Desa Sumbernongko
Komisi D DPRD Kabupaten Jombang di balai Desa Sumbernongko, Kamis (16/03/2017). Foto: Obi-lensaindonesia.com
HEADLINE JATIM RAYA

Kisruh pembagian KIS, DPRD Jombang sidak ke Desa Sumbernongko 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi D DPRD Kabupaten Jombang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kamis (16/03/2017).

Kedatangan para anggota dewan ini untuk meminta keterangan kepada warga terkait kisruh distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang berujung demo di kantor desa, Jumat (10/03/2017) lalu.

“Kita datang agar mengetahui secara langsung apa yang menjadi keluhan warga. Setelah kita meminta penjelasan dari kades, KIS sebanyak 85 itu sudah dibagikan, dan jumlah KIS untuk warga Desa Sumbernongko sesuai dengan data dari pemerintah yang menerima sebanyak 389 orang,” jelas Ketua Komisi D DPRD Jombang, Dewi Puspita.

Dewi mengungkapan kisruh terjadi akibat miskomunikasi antara kepala desa dengan perangkatnya.

Kepala desa sebenarnya sudah memerintahkan kepada perangkat untuk dibagikan. Namun, dari jumlah 389 penduduk penerima KIS baru dibagikan 304 kartu, sedangkan sisanya sebanyak 85 belum dibagikan. Setelah dibagikan, kepala desa tidak menanyakan lagi KIS yang didistribusikan. Dari sinilah miskomunikasi antara kepala desa dengan perangkat,” ujarnya.

“Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepala desa, direncanakan kartu yang belum terdistribusi akan dibagikan sebelum tanggal 10 maret lalu. Ternyata lebih dulu ada aksi unjuk rasa oleh warga,” tambahnya.

Untuk menghindari agar tidak terjadi hal yang sama di tempat lain DPRD Jombang memberikan saran agar pemerintah desa memberi akses terkait keterbukaan publik, yaitu dengan memasang papan pengumuman penerima kartu KIS di balai desa.

Dengan adanya papan informasi, masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang berhak mendapat kartu.

“Tidak hanya di desa sini saja, sebaiknya seluruh desa yang ada di Kabupaten Jombang juga melakukan hal serupa dengan mengumumkan secara terbuka di balai desa,” pungkasnya.@obi

Baca Juga:  Gubernur Khofifah bertemu Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya