Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Ahli waris kembali pasang plang, Pemkot Surabaya ditantang tunjukkan bukti kepemilikan tanah
Sekjen BPAN T. Bustaman (jeket biru) didampingi kuasa hukum Karno, Yasten Yembormiase (putih) usai memasang plang di lahan yang serobot Pemkot Surabaya di Jalan Tanjungsari 11, Kamis (23/03/2017). Foto: Rofik-lensaindonesia.com
HEADLINE JATIM RAYA

Ahli waris kembali pasang plang, Pemkot Surabaya ditantang tunjukkan bukti kepemilikan tanah 

LENSAINDONESIA.COM: Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia, menangtang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan bukti yang dijadikan dasar untuk mengklaim tanah yang terletak di Perail 32 dan 36 Jl Raya Tanjungsari.

Selama ini diyakini, bahwa lahan telah dijadikan sebagai gudang sitaan Satpol PP tersebut resmi milik Karno (70) ahli waris, warga Tanjungsari, Surabaya.

“Atas nama ketua umum, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim, Kapolrestabes dan Walikota Surabaya, sehingga pemasangan plang (papan nama) ini berjalan dengan lancar,” kata Bustaman, Ketua Umum BPAN Djoni Lubis melalui Sekjend T. Bustaman dilokasi tanah yang menjadi sengketa, Kamis (23/04/2017).

Bustaman mengatakan, pemasangan plang sebagai bukti bahwa tanah tersebut milik ahli waris (Karno) berdasarkan bukti kepemilikan surat petok D no 184 yang dikeluarkan tahun 1952 atas nama Mardris.

Bustaman juga mempertanyakan klaim Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu yang menyebut bahwa lahan tersebut milik Pemkot Surabaya berdasarkan bukti sertifikat hak milik atas nama mantan Wali Kota Poernomo Kasidi.

“Kalau memang Pemkot mempunyai bukti, silahkan tunjukan dan kita uji gelar perkara. Bila bukti Pemkot yang lebih kuat, tidak masalah dan kami akan mundur, tapi juga harus sebaliknya,” tantangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya diduga telah melakukan penyerobotan terhadap tanah di Jl Raya Tanjungsari milik seorang warga bernama Karno (70).

Saat ini tanah seluas 2 hektare lebih di Keluarahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal tersebut telah digunakan oleh Pemkot Surabaya sebagai gudang barang sitaan Satpol PP. Bahkan di lokasi juga dipasang papan (plang) bertulisan “Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya”.

Kuasa hukum Karno, Yasten Yembormiase mengatakan, bahwa sebidang tanah yang berada di persil 34 dan 36 Kelurahan Tanjungsari tersebut adalah resmi milik klienya yang merupakan warisan dari orangtuanya, yakni almarhum Madris alias Madis.

Baca Juga:  Pesan kerukunan umat beragama dari Surabaya

Menurut Yasten, selama ini Karno memiliki bukti kepemilikan berupa surat Petok D no 184 dibuat sejak tahun 1952.

“Ahli waris merupakan pemilik sah dari objek tanah yang berada di Persil 32 dan 36 dengan bukti kepemilikan surat petok D no 184, atas nama Madris (Alm) orang tua dari klien kami,” terang Yasten saat mendatangi obyek tanah milik Karno, Sabtu (04/03/2017) lalu.

Dengan adanya bukti kepemilikkan tersebut, Yasten menilai tindakan Pemkot Surabaya menguasai tanah warga merupakan bentuk penindasan terhadap rakyat kecil.

Pihaknya pun telah melayangkan somasi kepada Pemkot Surabaya untuk mengosongkan lahan tersebut.

“Ini perampasan tanah secara sepihak. Kami minta Pemkot agar segera melakukan pengosongan dan mencabut plang yang mengeklaim bahwa objek tanah itu miliknya, karena klien kami punya bukti yang kuat atas kepemilikan yang sah,” tandas Yasten.

Disinggung bukti yang dijadikan dasar Pemkot Surabaya menguasai lahan tersebut, Yasten mengungkapkan, bahwa pihaknya pernah menanyakan hal tersebut ke Lurah setempat. Namun pihak kelurahan tidak mau memberikan.

“Itulah yang membuat kami bingung, hingga saat ini Lurahnya tidak mau memberikan bukti atau data,” kata Yasten.@rofik