LENSAINDONESIA.COM: Menteri BUMN Rini Soemarno memberhentikan Muhammad Firmansyah Arifin dari jabatanya sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero). Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Firmansyah sebagai tersangka.

‎”Mengikuti perkembangan di KPK, telah diambil keputusan untuk memberhentikan Dirut yang telah ditetapkan tersangka,” ujae Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno kepada wartawan, Sabtu (1/4/2017).

Harry menambahkan pihaknya tak bisa mentolelir jajaran BUMN yang tersandung kasus korupsi. Kementerian BUMN juga telah menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris PT PAL Insonesia untuk meningkatkan pengawasan secara intensif pada internal perusahaan.

“Kami juga mengingatkan semua jajaran di BUMN untuk tidak melakukan hal yang melanggar ketentuan apalagi korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap pengadaan kapal di PT PAL Indonesia. Dalam penyidikan tersebut, KPK langsung menetapkan empat orang tersangka.

Mereka yang ditetapkan menjadi tersangka diantaranya Direktur Utama PT PAL Indonesia, Muhammad Firmansyah Arifin (MFA), General Manager of Sales and Marketing PT PAL Indonesia Saiful Anwar (SAR), General Manager Arif Cahyana (AC) dan pihak swasta Agus Nugroho (AN).

“Kami menaikan status kepada empat orang menjadi ke penyidikan, dan menetapkan sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar US$ 25 ribu. Penetapan tersangka empat orang tersebut lantaran diduga melakukan suap pengadaan kapal perang di PT PAL Indonesia dengan jenis Strategic Sealift Vessel (SSV). Tiga pejabat PT PAL diberikan janji dan hadiah terkait pengadaan kapal untuk Filipina itu.

MFA, SAR dan AC dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan AN disangka kena Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎@yuanto