Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Bentuk P2TP2A, Pemkab Jombang coba tekan kekerasan anak dan perempuan
Tjaturina Wihandoko Ketua P2TP2A Jombang memberikan keterangan pada wartawan. (LICOM/M. Ibnu Alfarobi)
CANTIKA

Bentuk P2TP2A, Pemkab Jombang coba tekan kekerasan anak dan perempuan 

LENSAINDONESIA.COM : Kasus yang melibatkan anak dan perempuan dalam setahun terakhir di Kabupaten Jombang cukup tinggi. Sebanyak 149 anak dan 100 perempuan bermasalah dengan hukum, sehingga Pemkab Jombang membentuk satuan tugas untuk menekan tingginya angka keterlibatan perempuan dan anak dalam masalah hukum

Menurut Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial, Nur Aini mengatakan dalam setahun terakhir memang angka anak bermasalah dengan hukum cukup tinggi baik itu korban dan saksi atas permasalahan hukum. Dari jumlah kasus tahun lalu saja mencapai 149 kasus yang mendapatkan pendamping dari dinas sosial.

Sementara kasus yang melibatkan kaum perempuan di Kabupaten Jombang mencapai 100 kasus.” Jumlah ini cukup tinggi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan (KDRT) mencapai 83 kasus yang sebagian sudah ditangani pihak kepolisian, sedangkan kasus Human Trafickcing 1 kasus dan 16 kasus pekerja migran bermasalah (PMB),” bebernya kepada lensaindonesia.com.

Ia mengungkapkan problem permasalahan yang menyangkut anak dan perempuan tidak berhenti begitu saja. Sepanjang bulan januari sampai dengan maret saja dari data yang diterima ada 30 kasus dengan kategori kasus diantaranya Human Trafickcing 1 kasus, pencabulan lima kasus hingga kasus penganiayaan dan mucikari ada dua kasus.

Sementara itu, Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Tjaturina Wihandoko mengatakan akan berusaha keras dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga permasalahan hukum. Untuk itu, kita akan maksimalkan satuan tugas yang akan dibentuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

Memang cukup berat dengan target Zero atau nol kasus. Namun, sejauh ini sudah ada langkah dan tahapan yang dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak yakni Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.”Kita akan menjalin sinergi dengan berbagai instrumen dan juga kita bentuk satgas di Kecamatan untuk mengintensifkan posko sambung rasa disetiap desa,” urainya.

Baca Juga:  Pemprov Jatim buka lowongan 1.817 formasi CPNS, Gubernur Khofifah persilahkan masyarakat mendaftar

Agar ini berjalan maksimal dalam menekan angka itu peran serta masyarakat juga dilibatkan karena berjalan sendiri belum cukup. Sehingga celah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tidak ada lagi.”Walaupun kasus-kasus ini pasti terjadi, seyogyanya kita bisa meminimalisir,” tuturnya.

Apalagi di Jombang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak atau Anugerah Parahita Ekapraya (APE). “Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jombang sendiri ini bisa kita minimalisir dengan melakukan sosialisasi melalui tim satgas pada posko sambung rasa disetiap desa. Sehingga bisa kedepan bisa Zero kasus,” pungkasnya. @Obi