LENSAINDONESIA.COM: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan,
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. DKPP menjatuhkan saksi kepada Sumarno berupa teguran tertulis.

DKPP memutuskan, Sumarno sebagai teradu satu terbuki melanggar Pasal 10 huruf b
Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pasal ini menyebutkan, memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu.

“Sanksinya berupa peringatan kepada teradu satu, Sumarno selaku Ketua KPU DKI,” kata Nur Hidayat Sardini, salah satu anggota Sidang DKPP, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (7/4).

DKPP juga memutuskan utnuk teradu dua, anggota KPU DKI Dahlia Umar dan teradu tiga Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pertimbangan ini, DKPP memutuskan untuk memulihkan nama baik keduanya.

“Memutuskan merehabilitasi teradu dua, Dahliah Umar dan teradu tiga, Mimah Susanti,” kata Nur Hidayat.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie usai sidang, menegaskan sanksi terhadap kasus pelanggaran Ketua KPU DKI ini dapat menjadi pelajaran masyarakat luas, termasuk lembaga yang ada. Karena proses Pilkada DKI 2017 masih akan berlangsung putaran kedua.

“DKPP belajar banyak. Yang paling pokok kita harus perbaiki, proses Pilkada tahapan kedua belum selesai,” tegas Jimly, mengingatkan. @rml/icom