Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis pidana 2 tahun penjara dengan denda Rp 100 Juta serta subsider 2 bulan penjara untuk mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur Dahlan Iskan, Jumat (21/04/2017).

Ketua Majelis Hakim Taksin menyatakan, terdakwa Dahlan Iskan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider, serta terbukti tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar waktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) sehingga harga aset yang terjual dibawah NJOP.

Meski begitu, vonis pidana 2 tahun penjara tersebut tidak lantas mengantarkan Dahlan kembali mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, sebab mantan Menteri BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tetap berstatus tahanan kota.

Diketahui, Dahlan Iskan menyandang status tahanan kota setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) akhirnya mengabulkan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan negara (Rutan Medaeng) sejak 31 Oktober 2016 lalu.

Pengalihan status penahanan ini diajukan pihak keluarga karena kala itu kondisi kesehatan Dahlan dinyatakan menurun.

Sementara itu, dalam sidang pembacaan putusan di Pengadikan Tipikor siang tadi, hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Dahlan Iskan.

Hakin menilai perbuatan Dahlan dalam kasus pelepasan aset PT PWU dianggap memberatkan karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selama menjadi terdakwa Dahlan juga tidak mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga terkesan berbelit-belit. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Vonis 2 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntur Dahlan hukuman pidana 6 tahun penjata serta denda sebesar Rp 750 juta dengan subsidair 6 kurungan. Selain itu juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 4,1 milyar subsidair tiga tahun penjara.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan,” Menuntut pidana penjara selama enam tahun,” ujar JPU dalam tuntutannya.

Menurut JPU, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, kasus aset PWU diusut Kejati Jatim pada 2015 lalu. Diduga, terjadi pelepasan sebanyak 33 aset milik PWU yang bermasalah. Namun penyidik masih fokus terhadap penanganan hukum dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dilaksanakan secara curang.

Akibatnya, negara dirugikan. Penjualan terjadi pada tahun 2003, saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU tahun 2000-2010. Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan.@rofik