LENSAINDONESIA.COM: Kekalahan petahana Ahok-Djarot di momen bersejarah Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 menjadi ‘pukulan telak’ dan seolah membuat “shock” bagi partai besar pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Tidak dinyana, citra politik PDIP ‘merajai’ ibu kota sejak 2012 yang diawali naiknya pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta, disusul PDIP meraup perolehan suara tertinggi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang ditandai dengan 28 kader di DPRD DKI, faktanya di Pilkada 2017 ini seolah terjun bebas.

Penelisikan sementara, penyebab kekalahan Ahok-Djarot Saiful Hidayat dengan margin hingga 15 persen, selain sentimen agama pemicu lain yang dominan akibat keberadaan eks Ketua DPD PDI-P DKI, Boy Bernadi Sadikin –anak mantan Gubernur DKI Ali Sadikin– yang jadi Ketua Relawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Praktis, berperan dominan menggembosi elektabilitas Ahok-Djarot.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Yusuf Wibisono, mencermati, putra sulung Gubernur DKI era 1966/1977 itu memiliki loyalis yang cukup banyak.

“Loyalis ini lahir karena Boy betul-betul menjaga kadernya saat memimpin PDI-P, sejak di Jakarta Selatan hingga DKI. Akibatnya, kader PDI-P yang terkenal militan di akar rumput terpecah. Ada yang ke Ahok dan ke Anies,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (22/4).

Penolakan keras Boy terhadap kebijakan Ahok soal reklamasi membuat simpatisan ‘partai banteng’ menaruh simpatik kepada mantan wakil ketua DPRD DKI itu.

“Sehingga, simpatisan memilih bersebrangan dengan PDI-P, karena dukungan kepada
Ahok dan (menyetujui) reklamasi secara tidak langsung, PDI-P dipersepsikan simpatisannya telah berpaling sebagai partai wong cilik’,” beber Yusuf Wibisono ini.

Sepatutnya, lanjut dia, masalah internal itu dideteksi dan dinetralisir PDIP. Sayangnya, itu tidak dilakukan. Sebab, narasi yang mencuat ke publik saat menyosialisasikan petahana, hanya sekadar capaian. Sebaliknya, nihil kebijakan yang membantu membahagian rakyat kecil.

“Tidak pernah muncul, misalnya, pernyataan bahwa reklamasi justru dilakukan untuk
kebaikkan wong cilik. Ini contoh, ya,” ucapnya.

“Atau soal penggusuran. Juga tidak pernah ada pernyataan-pernyataan yang menegaskan,
bahwa itu dilakukan untuk meminimalisir banjir dan wong cilik yang paling banyak tergusur, direlokasi ke tempat yang nyaman dan lebik baik. Narasi-narasi tersebut alpa dalam setiap kesempatan,” imbuh Ucup, sapaannya.

Dengan demikian, berbondong-bondongnya kader PDI-P senusantara yang ‘memadati’
DKI, baik menjabat anggota dewan maupun kepala daerah, dalam rangka suksesi Ahok-Djarot menjadi tiada berguna.

“Strateginya, berdasarkan pengamatan saya, hanya memfokuskan pada kuantitas, tapi tidak menjawab konflik internal, apakah tentang Boy yang berseberangan atau pun konsistensi PDIP sebagai partai wong cilik,” paparnya.

Akademisi kelahiran Lambongan ini pun menyarankan, perlu adanya evaluasi terhadap
pengurus di DKI oleh Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Kata Ucup, ada
empat pihak yang harus bertanggungjawab.

Yakni, Ketua DPD PDI-P DKI Adi Wijaya, Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot yang juga
Ketua DPRD DKI dan Sekretaris DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi, Ketua Bappilu PDI-P DKI Gembong Warsono, serta Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jhony Simanjuntak.

“Mereka harus bertanggungjawab, karena posisinya cukup strategis dalam pemenangan
Ahok-Djarot kemarin, baik secara internal partai ataupun sebagai tim pemenangan,” ungkapnya.

Jika tidak ada evaluasi dan pergantian, Ucup berkeyakinan, keterpurukan PDI-P DKI
bakal berlanjut.

Namun di lain pihak juga muncul pertanyaan, kekalahan Ahok apa bukan akibat ketidakcermatan Ketum PDIP Megawati memutuskan mengusung kembali Ahok yang
jelas-jelas bukan kader PDIP, dan selama memimpin Jakarta justru seolah membangun
citra mengabaikan jargon yang senantiasa didengung-dengungkan PDIP sebagai partai membela “wong cilik”. @dg