Advertisement

LENSAINDONESIA.COM : Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP ) Indonesia Andrian Habibi mengatakan, pembahasan RUU Pemilu yang terlalu lama membuat bosan rakyat Indonesia.

“Untuk itu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dengan ini meminta anggota Dewan yang Terhormat untuk bisa memusatkan perhatian pembahasan RUU Pemilu,” kata Andrian kepada LICOM, Senin (24/4/2017).

Dia menilai, RUU Pemilu tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik atau alasan menyatukan persepsi antar kepentingan partai politik di senayan. Apalagi, anggota DPR sudah kunker ke Jerman dan Meksiko dengan dalih belajar pemilu.

“Pansus RUU Pemilu tidak boleh diganggu oleh persoalan DPD, UUMD3 dan/atau agenda reses. Sungguh sangat-sangat tidak bijaksana bila masih ada saja waktu yang dikosongkan dalam pembahasan RUU Pemilu atas nama agenda yang menghabiskan uang,” jelasnya

Bila diperlukan, para pembahas harus menyampaikan secara detail sudah sejauh mana RUU itu telah dibahas. Tak hanya itu, para ketua umum partai politik segera memerintahkan agar RUU tersebut dipercepat pembahasannya agar tak menyulitkan parpol saat mendaftar sebagai peserta pemilu.

“Jika RUU lamban diselesaikan bisa berakibat kekisruhan antara calon peserta pemilu dan penyelenggara pemilu di kemudian hari,” ingatnya.

Selain itu, KIPP Indonesia dengan ini akan mengingatkan para pembahas RUU Pemilu bahwa semua organisasi masyarakat sipil yang selama ini fokus memantau pemilu siap mencatat dalam buku harian gerakan atas keterlambatan penyelesaian RUU Pemilu.

“Maka rakyat indonesia akan mengingatkan bahwa ihwal masalah teknis pemilu bukan semata-mata kesalahan penyelenggara pemilu. Akan tetapi Komisi II DPR Ri memiliki peran terbesar seandainya Pemilu Serentak 2019 menuai banyak masalah,” ujarnya.@agus_irawan