LENSAINDONESIA.COM : Direktur Satuan Tugas (Satgas) Pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Gufroni mengatakanbahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama ( Ahok) tidak independen dari unsur yuridis dan sisi sosiologis.

Gufron mengaku, atas dasar tersebut, pihaknya akan melaporkan kinerja jaksa ke Komisi Kejaksaan (Komjak).

“Kami anggap JPU tidak independen dan ini telah bertentangan dengan UU Kejaksaan dilihat dalam Pasal 37, nanti lebih lengkapnya kita masuk dulu, ” kata Gufron di Gedung Komjak di Jalan Rambay, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2017).

Hingga kini, perwakilan Pemuda Muhammadiyah telah diterima oleh empat Komisioner Komjak, dan pertemuan dilakukan secara tertutup.

Untuk diketahui, JPU telah menuntut Ahok dengan menggunakan Pasal 156 a KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun dan dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Namun hingga kini tuntutan terdakwa Ahok oleh JPU dengan tuntutan hukuman 1 tahun penjara dan dengan masa percobaan dua tahun masih menuai kritikan, karena dinilai banyak pihak terlalu ringan. @agus_irawan