LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ingin perkembangan Indonesia di tengah iklim globalisasi dan teknologi ditinggal negara lain, karena investor enggan masuk Indonesia akibat pelayanan perizinan buruk.

Presiden mengemukakan, investor sekarang ini punya banyak pilihan. Jika tidak suka masuk ke Indonesia, investor punya pilihan ke tempat lain, bisa ke Vietnam, Myanmar, Thailand.

“Dia enggak suka, sudah masuk di sini, dia nggak suka bisa dalam waktu 1-2 detik pindah ke negara yang lain, karena pelayanan perizinan kita yang enggak baik, karena kepastian hukum kita yang berubah-ubah,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional​ (Musrenbangnas) Tahun 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu pagi (26/4/2017) sebagaimana dilansir situs resmi Setkab.

Presiden menghendaki pelayanan perizinan yang menghambat itu harus dirombak total di pusat, di provinsi, di kabupaten, di kota. Presiden menekankan, harus mau kalau ingin tidak ditinggal oleh negara lain.

“Sekali lagi, globalisasi berarti investor punya banyak pilihan. Kita perlu sadari kalau seorang investor nggak jadi invest, bukan berarti dia tidak investasi, bukan, artinya dia pindah ke tempat lain,” ungkap Jokowi.

Investasi global sekarang ini, ditegaskan Presiden, sangat dinamis dan menjadi rebutan semua negara, karena perlambatan ekonomi dunia. Investor, kata Presiden, selalu membandingkan, bisa membandingkan antar Provinsi, antar daerah, mengenai pelayanan, bisa pula membandingkan dengan negara-negara yang lain.

Presiden mengingatkan, kalau tidak jadi invest di Indonesia, bisa jadi investasi di Vietnam, di Thailand, di Myanmar, atau di tempat yang lain yang lebih memberikan iklim yang kondusif terhadap investasi.

Terkait investasi itu, Presiden kembali mengingat, jangan dipikir hanya orang asing saja, orang Indonesia sendiri kalau merasa tidak senang investasi di negaranya, akan pindah ke tempat yang bisa memberikan keuntungan.

“Itulah kecepatan perpindahan uang sekarang, dari suatu negara ke negara yang lain. Dalam hitungan detik sudah berubah, sudah berpindah,” kata Presiden.

Jika ada perpindahgan seperti itu, Presiden menambahkan, kita rugi dua kali. Pertama, kita kehilangan investasi. Kedua, pesaing Indonesia justru dapat investasi itu.

“Sudah kita kehilangan, saingan kita dapat investasi,” tegas Jokowi.

Presiden mengajak semuanya memahami dengan globalisasi dan teknologi, konsekuensinya adalah di dunia sekarang dalam persaingan antar negara bukan yang besar mengalahkan yang kecil.

“Keliru itu, sekarang sudah tidak seperti itu. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan. Bukan yang kuat yang mengalahkan yang lemah, bukan. Dunia sudah berubah sekarang ini. Tidak, tetapi yang cepat yang akan mengalahkan yang lamban,” kata Presiden.

Karena itu, lanjut Presiden Jokowi, kuncinya berarti kita harus cepat menyesuaikan diri dalam segala hal. Kalau masih terjebak pada mengulang-ulang rutinitas, kita berpikir linier, lupakan.

Presiden mencermati, banyak negara besar sekarang justru mengalami masalah dan tantangan yang luar biasa, bahkan kehilangan greget. “Karena apa? Ya, tadi sudah enggak cepet, sudah enggak lincah,” tuturnya.

Pasar Domestik

Menyinggung besarnya pasar domestik di Indonesia, Presiden minta jangan lagi mengandalkan kondisi itu. Kalau cara berpikir masih seperti itu, agar hati-hati, kalau cara berpikir tidak diubah, kita justru bisa dijadikan pasar oleh negara-negara lain. “Dijadikan ajang produk-produk luar untuk masuk ke kita,” ujarnya.

Keunggulan Indonesia, diakui Presiden, sebagai negara besar, bangsa besar, dan juga pasar yang besar. Namun, kita sekarang ini mengalami ancaman yaitu fragmentasi, yaitu menjadi kurang lebih 516 pasar yang kecil-kecil, karena terbagi dalam otonomi kabupaten, kota, dan provinsi.

Presiden Jokowi mengingatkan, semua harus sadar bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah- pecah oleh peraturan-peraturan yang membuat standar sendiri sendiri.

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri agar standar-standar nasional itu diberikan panduannya kepada daerah, syukur-syukur acuan kita juga mengacu pada standar internasional, baik dalam beradministrasi, maupun di dalam kecepatan pelayanan,” tegas Jokowi. @setkab/licom_09